Simalungun, MISTAR.ID
Bupati Kabupaten Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) memimpin rapat koordinasi rencana pemangkasan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Danau Toba Haranggaol Horisan, di Pantai Haranggaol Horison Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun, Senin (14/6/21).
RHS menyampaikan, Haranggaol Horisan merupakan kawasan yang sangat diberkati Tuhan. “Saya masih ingat, sebelum ada usaha KJA, pantai Haranggaol Horisan ini tempat berlabuhnya kapal-kapal besar, karena di kecamatan ini ada dua hari pekan, dan jalanan menjadi padat,” kata RHS.
Kemudian, disebutkan RHS, setiap hari Sabtu dan Minggu, Haranggaol Horisan menjadi destinasi wisata yang sangat diminati masyarakat dari berbagai daerah.
Namun, seiring waktu berjalan, terjadi perubahan yang sangat luar biasa, kawasan pantai mulai terhalangi oleh munculnya KJA. “Begitulah perubahan yang terjadi,” kata Bupati.
Baca Juga:Warga Tertibkan Sendiri KJA dari Danau Toba
Pada kesempatan itu, RHS mengingatkan kembali kepada para pemilik KJA, tentang program pemerintah pusat yaitu, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang salah satunya adalah destinasi wisata kawasan Danau Toba yang menjadi skala prioritas.
“Kita harus mendukung kebijakan tersebut, dengan tidak mengorbankan apa yang sudah dikerjakan para pemilik KJA selama ini,” ucap RHS.
“Memang, menjadi sangat sulit untuk mengalihkan sebuah profesi yang telah memberikan kesejahteraan. Tetapi, kita harus menciptakan kesamaan persepsi ke depan, seperti apa mau kita buat,” tegasnya.
Baca Juga:Bupati Dairi Komit KJA Silahisabungan Harus Dizerokan
Ketua Asosiasi Dearma Haranggaol Piter Damanik, menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Namun disebutkannya, agar pemerintah melakukan pemangkasan yang sifatnya berkeadilan.
“Kita, masyarakat Haranggaol Horisan sangat koperatif, tinggal petunjuk pelaksana dari pemerintah kabupaten agar dilaksanakan dengan baik, karena ada 6 zona dan semua ada ketuanya,” kata Piter Damanik.
Menanggapi itu, RHS mengajak pemilik KJA sepakat untuk melakukannya secara bertahap, agar perekonomian masyarakat khususnya pengusaha atau pemilik KJA tidak terganggu.
Baca Juga:Kapoldasu dan Pangdam I/BB, Tinjau Pengosongan 58 KJA di Silahisabungan Dairi
“Kita mengharapkan jangan terjadi gejolak sosial dalam kebijakan pemangkasan KJA di wilayah Kabupaten Simalungun,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, juga disampaikan ada 147 kepala keluarga yang memiliki 2-10 lubang KJA, tidak akan dilakukan pemangkasan. Yang dilakukan pemangkasan adalah KJA yang jumlahnya 20 lubang ke atas.
Pembersihan akan dimulai 20 Juni 2021, dimana masyarakat akan membersihkan KJAnya sendiri dibantu pihak Sat Pol PP dan BPBD. Setelah Haranggaol Horisan, pembersihan KJA akan dilakukan seluruhnya di Danau Toba kawasan Simalungun.
Disampaikan Bupati RHS, asosiasi bisa menjadi pendukung dalam penyampaian program penataan ini kepada masyarakat. Bupati menyatakan telah siapkan anggaran Rp8 miliar untuk Simalungun. “Ini bentuk kontribusi saya dalam program haroan bolon,” katanya.(roland/hm10)
