30 C
Medan
Tuesday, October 4, 2022
spot_img

Jaksa Belum Ditemukan Kerugian Negara dalam Jual Beli Baju Batik Siswa di Dinas Pendidikan di Simalungun

Simalungun, MISTAR.ID

Kejaksaan Negeri Simalungun menjelaskan merebaknya beberapa isu dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Simalungun seperti laporan dari organisasi kemasyarakatan. Semua dugaan korupsi tersebut pun yang telah disampaikan ke Kejari dan sudah dipelajari hingga ditindaklanjuti.

Terkait dugaan penjualan seragam batik Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Simalungun, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Bobbi Sandri menjelaskan, bahwa belum ditemukan kerugian negara lantaran transaksi jual-beli baju oleh sekolah ke orangtua (wali pelajar) telah dibatalkan.

“Soal baju itu, yang sempat didemo oleh Sapma-PP. Bahwa kejari sudah sarankan ke Pemkab Simalungun untuk dipulangkan. Uang yang diserahkan orangtua siswa/wali ke sekolah sudah dikembalikan,” ungkap Bobbi Sandri, Kamis (22/9/22).

Baca juga:Mantan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Ditangkap Terkait Kasus Dugaan Korupsi

Lanjut mantan Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tahun 2016 itu. Pihak Kejari Simalungun telah memberikan saran agar aturan terkait soal seragam sekolah (baju batik) bisa dirumuskan oleh Pemkab Simalungun dan dijual-belikan via perusahaan daerah sehingga tidak adanya perbedaan harga antar sekolah.

“Sehingga harganya juga bisa seragam. Jadi Setelah dicek tidak sesuai memang. Tapi sudah dibatalkan. Jadi kalau bicara siapa yang dirugikan saat ini, justru pemborong,” kata Bobbi Sandri lagi.

Sementara itu, laporan lain terhadap Dinas Pendidikan yakni terkait penjualan buku belajar juga telah dibatalkan sama halnya seperti baju batik tersebut. Kejaksaan juga telah menyarankan agar jual-beli buku tidak lagi dilanjutkan oleh dinas terkait kepada sekolah.

“Tidak ada yang bisa ditindaklanjuti menjadi perkara terkait laporan oleh Satma-PP tersebut,” ungkap Bobbi Sandri.

Kasus lainnya yang mencuat yakni terkait distribusi tanaman pohon berbuah di sejumlan Nagori (setingkat desa) di Kabupaten Simalungun, di mana saat ini masih berjalan dalam Tahun Anggaran 2022. Kejaksaan menilai lantaran kegiatan tersebut masih berlangsung dalam tahun anggaran.

“Soal distribusi bibit pohon berbuah dari kegiatan Dinas Pemberdayaan Nagori. Kegiatan tersebut masih tahun berjalan. Karena ini masih berjalan. Segala sesuatu masih bisa terjadi. Namun kalau ada, sudah ada kegiatan yang menabrak hukum silakan dilaporkan ke kami,” kata Bobbi lagi.

Pihak kejaksaan sendiri telah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Simalungun terkait banyaknya masyarakat dan kelompok masyarakat memandang bahwa harga bibit pohon berbuah (utamanya durian) yang didistribusikan ke desa, dibanderol dengan harga tinggi.

“Kenapa harganya tinggi? Karena biaya pendistribusian itu menjadi perhitungan. Soal harganya itu kan yang bisa menghitung Inspektorat, BPKP, dan BPK-RI. Kita sudah klarifikasi mereka untuk sifatnya mencegah (kerugian negara),” ujar Bobbi.

Persoalan lain yaitu terkait adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas kegiatan peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun, telah ditindaklanjuti dengan pihak terkait. Dan dari hasil tindak lanjut itu dan Pihak kontraktor bersedia mencicil kerugian negara yang timbul.

Baca juga:Polres Siantar Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor Lurah Nagapitu

“Temuan di Dinas PU sudah diklarifikisasi dan kita tindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Jadi disuruh balik (dikembalikan) temuan kekurangan keuangan negara. Dan pengerjaan itu sudah diangsur oleh kontraktor saat ini,” kata Kajari lagi.

Kajari menjelaskan Kejaksaan Kabupaten Simalungun saat ini lebih mengutamakan pemulihan keungan negara dibandingkan aksi memenjarakan orang sebagai bagian dari penegakan hukum.

“Kita yang utama adalah pemulihan keuangan negara bukan memenjarakan orang. Lain dalam kasus sebelumnya (penyelewengan dana BOS dan dana KUR Bank BRI) yang mana pihak tersebut tidak mau mengangsur, sehingga kita tetapkan sebagai tersangka,” pungkas Bobbi. (hamzah/hm06).

 

Related Articles

TRENDING NOW

Warga Dairi Demo ke Gedung DPRD, Ini Tujuannya

Dairi, MISTAR.ID Puluhan warga Kabupaten Dairi kembali melakukan aksi demo terkait pembahasan P-APBD 2022 ke Gedung DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Senin (3/10/22). Namun...

Kasus Pungli Diadukan ke Jaksa, PD Pasar Akui Ada Kutipan Retribusi

Pematang Siantar, MISTAR.ID Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (Dirut PD PHJ) Kota Pematang Siantar, Toga Sehat Sihite dilaporkan ke Kejaksaan terkait...

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: