Simalungun, MISTAR.ID
Wakil Ketua DPRD Simalungun Samrin Girsang menegaskan, DPRD akan terus mendesak Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga untuk mencabut SK tenaga ahli yang sudah diangkat.
Samrin mengatakan, penolakan terhadap tenaga ahli bukan saja kemauan dirinya sendiri, melainkan juga kemauan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Simalungun.
“SK tenaga ahli sudah kita rekomendasikan untuk dicabut,” ucap Samrin saat ditanyai Mistar, Kamis (23/9/21).
Baca Juga:DPRD Simalungun Rencanakan Pangggil Bupati Terkait Pengangkatan 3 Tenaga Ahli
Walaupun sudah disoroti DPRD, sebut Samrin, nyatanya Bupati Simalungun belum juga memberikan tanggapan yang jelas terkait kisruh tanaga ahli yang diangkatnya.
“Sudah kita minta, tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari Bupati Simalungun,” terangnya.
Samrin menyebutkan, keberadaan tenaga ahli belum terlalu mendesak di Simalungun. Bahkan dikatakannya, untuk anggarannya sendiri pun tidak ada ditampung di APBD Simalungun.
Baca Juga:Soal Kisruh Tenaga Ahli, Ini Tanggapan Bupati Simalungun
“Anggarannya tidak ada ditampung, jadi seharusnya Bupati mencabut SK yang sudah dikeluarkan,” ujar Samrin, yang juga Ketua PDI Perjuangan Simalungun.
Sebelumnya, ketika dimintai tanggapannya soal tenaga ahli, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengatakan, diangkatnya tenaga ahli karena bisa dipanggil olehnya kapanpun dia mau.
Baca Juga:DPRD Kecewa, Bupati Simalungun Tidak Hadir Dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi
“Dan mereka-mereka ini bisa saya panggil kapan saja, bahkan jam 3 pagi bisa saya panggil. Kalau ASN kan jamnya terbatas,” ucap Radiapoh.
Sebagaimana diketahui, Bupati Radiapoh mengangkat 3 tenaga ahli, yakni Nelson Simanjuntak sebagai Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Crismes Haloho sebagai Tenaga Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan Albert Sinaga sebagai Tenaga Ahli Bidang Administrasi dan Umum. (roland/hm14)
