Pematangsiantar, MISTAR.ID
Tak terima bantuan sosial (bansos) sejumlah omak-omak atau ibu-ibu dari beberapa kelurahan dan kecamatan di Pematangsiantar, seperti Kelurahan Asuhan, Siopat Suhu, dan Marimbun unjuk rasa ke Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, juga Dinas Sosial Pematangsiantar.
Mereka mengaku tak dapat bantuan sosial (bansos) meski perekonomiannya terkena dampak corona. Menurut Lipen Simanjuntak, koordinator aksi tersebut mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menambah jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT). Kebijakan ini sudah efektif, tapi sampai sekarang tidak jelas tentang penambahan tersebut.
“Kedatangan kami mempertanyakan terkait program bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT. Ada penambahan dari pusat, namun tidak tahu siapa atau berapa yang sudah ditambah itu,” Katanya sebelum demonstrasi di kantor Dinas Sosial, Rabu (16/9/20).
Baca juga: Keluhkan Penyaluran Bansos, Puluhan Emak-emak Demo ke Kantor Wali Kota Siantar Pakai Masker BH
Awalnya, para omak-omak tersebut menggelar demonstrasi di kantor Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Pematangsiantar. Mereka juga menuntut atas informasi yang kurang terhadap Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp2,4 juta.
“Saya dapat informasi bahwa pendaftaran ditutup 7 September 2020. Dalam sehari itu saya kesana kemari untuk mengurus persyaratan program tersebut, tapi sia-sia saja. Formulir data kami tidak diterima, meskipun kami telah memohon,” ucap Fitri warga Kelurahan Simarimbun Siantar Marimbun, sembari menggendong anaknya yang berusia 2 tahun.
Para pengunjuk rasa diterima langsung Kepala Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kabid Sosial dan P3A) Dinas Sosial Pematangsiantar, Risbon Sinaga. Dia mengimbau, melihat alur pemberian bantuan sosial kepada orang miskin berdasarkan peraturan Permensos 146/HUK/2013. Intinya warga diminta untuk pro aktif mendaftarkan diri ke kantor kelurahan, jika ingin menerima penerima manfaat dari pemerintah.
Baca juga: Pejabat jadi Tersangka Korupsi Tak Ditahan, Jurnalis Demo Kejari Siantar
“Kalau saya mempunyai saudara yang miskin sekalipun tidak bisa dengan gampang memasukkan ke dalam penerima manfaat bantuan pemerintah. Harus sesuai dengan alur berita acara yang dimulaikan dari tingkat kelurahan. Informasi itupun harus dionlinekan melalui kelurahan diteruskan ke pusat. Bukan dari kami keputusannya,”tegasnya.
Data tersebut, lanjut Risbon, akan difinalisasi kementerian negara melalui daftar berita acara tadi atau yang disebut sistem informasi kesejahteraan sosial next generation atau yang disebut daftar tunggu atau masuk daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Bantuan sosial itu bukan berarti hak oleh setiap warga negara, bantuan sosial adalah hak warga negara yang fakir miskin. Jadi kalau merasa miskin tapi tidak masuk datanya ke DTKS tadi, jangan harap dapat bantuan sosial,” Tegasnya.
Meskipun ada penambahan bantuan pada PKH ataupun BPNT, ujar Risbon, penerima yang bertambah tersebut diambil dari data DTKS tadi. Bukan Pemko Pematangsiantar yang menentukan siapa penerima tambahan untuk bantuan tersebut.
Itu adalah hak wewenang pusat berdasarkan data di DTKS. Maka dari itu, Risbon menganjurkan agar warga segera mendaftarkan diri melalui kelurahan masing-masing terlebih dahulu, bukan ke Dinas Sosial langsung.
“Biasanya ada musyawarah kelurahan (Muskel) setiap 3 bulan sekali, walaupun diperaturannya tertulis sekali dalam setahun. Kota Pematangsiantar paling rajin melakukan pemuktahiran data demi menampung aspirasi warga. Jadi silakan daftar diri anda segera ke kelurahan masing-masing,”tutup Risbon sembari memberi nomor handphonenya, apabila kelurahan mereka tidak menerima data lagi untuk dimasukkan ke DTKS.
Para omak-omak langsung membubarkan diri setelah mendengar penjelasan Risbon Sinaga. Mereka juga berharap bansos berikutnya disalurkan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah supaya tepat sasaran. (yetty/hm09)
