Siantar, MISTAR.ID
Puluhan warga yang terdiri dari emak-emak (ibu-ibu) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Pematangsiantar. Mereka mengeluhkan penyaluran bantuan sosial Covid-19 yang dianggap tidak merata, dan diduga adanya KKN atau pilih kasih, sehingga banyak warga yang kurang mampu malah tidak mendapatkan.
Kebanyakan dari pada kaum hawa yang ikut demo ini, warga dari Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar. Pantauan Mistar di lapangan, puluhan warga mulai mendatangi kantor wali kota sekira pukul 11.00 WIB.
Menurut Lipen Simanjuntak selaku koordinator aksi mengatakan, puluhan warga ini menuntut supaya sembako maupun bantuan sosial lainnya tepat sasaran. Faktanya di lapangan, masih banyak penerima bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH), masih menerima bantuan sosial lainnya.
Sementara, masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan sosial apapun. “Kami meminta agar segera lakukan pendataan ulang secara transparan dengan tepat sasaran. Bubarkan pendamping PKH di Siantar. Bagikan sembako Kota Pematangsiantar dan sembako provinsi dengan tepat sasaran. Usut anggaran dana Covid-19 di Siantar ini,” tegasnya, Senin (24/8/20).
Baca Juga:Puluhan Omak-Omak Unjukrasa Ke Kantor Lurah Pulau Sicanang
Lipen juga menuturkan, aksi para emak-emak yang menggunakan masker dari pakaian dalam wanita (BH -red) adalah untuk menunjukan pada Pemko Siantar supaya melihat bahwa pembagian masker tidak pernah jatuh ke tangan para warga yang tidak mampu seperti mereka.
Dia juga mengatakan, tidak perlu malu sebab kenyataannya Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak pernah peduli pada warganya.
Dini, salah satu peserta aksi mengatakan, sangat banyak masyarakat miskin di Siantar tidak pernah tersentuh bantuan program pemerintah pusat seperti BPNT dan PKH. Padahal, ia sangat berharap bisa mengurangi bebannya di masa pandemi corona ini.
“Saya tidak punya rumah. Rumah saat ini yang kami tempati masih ngontrak tapi tidak ada air dan juga listrik. Berharap bantuan tetangga selalu. Berharap bantuan sosial BPNT ataupun PKH untuk mengurangi beban saat ini,” ucap ibu dua orang anak itu.
Katanya, ia pernah dimintai datanya seperti KTP dan kartu keluarga agar mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut, tapi hingga saat ini tidak pernah ada bantuan apapun.
Baca Juga:Minta Kades Dicopot, Warga Desa Sei Karang Unjukrasa
Hal serupa juga dialami Jelita Sinaga. Bantuan yang sekarang lagi digerakkan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak pernah ia dengar. Padahal, Presiden Jokowi menugaskan para pimpinan daerah seluruh Indonesia agar menyebarkan Informasi itu pada warganya.
“Jika nanti bantuan 2,4 juta tersebut bisa aku dapatkan, bisa membantu dagangan ku. Nilai segitu sangat cukup bisa membantu tambahan buat modal penjualan kami,” imbuhnya.
Hingga pukul 13:00 WIB, para unjuk rasa tidak ditanggapi oleh pihak Pemerintahan Kota Pematangsiantar. Namun, Lipen berjanji akan datang kembali dengan aksi yang lebih besar lagi.(yetty/hm10)
