Pematangsiantar, MISTAR.ID
Perencanaan pembangunan dan penganggaran di Rancangan (R)-APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2022 dinilai tidak pro terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar.
Pasalnya, kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah selain Belanja Pegawai, bahwa Belanja Barang dan Jasa jauh lebih tinggi dibanding Belanja Modal, yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp225.586.405.653, Belanja Modal sebesar Rp121.647.400.274.
Penilaian itu mencuat dalam Pemandangan Umum Fraksi NasDem DPRD Kota Pematangsiantar terhadap R-APBD TA 2022 yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi NasDem, Tongam Pangaribuan di Rapat Peripurna DPRD, pada Rabu (10/11/21) sore.
Baca juga:PAD Kecil, APBD Siantar Masih Tergantung Dana Transfer
“Sesuai dengan Pengantar Nota Keuangan Wali Kota Pematangsiantar terhadap R-APBD, bahwa gambaran R-APBD TA 2022 adalah sebagai berikut, Pendapatan Daerah Rp888.779.488.934, Belanja Daerah Rp900.509.403.978, Pembiayaan Daerah Rp20 miliar,” tuturnya.
Dalam dokumen Pengantar Nota Keuangan Wali Kota Pematangsiantar terhadap R-APBD TA 2022, kata Tongam, tidak jauh berbeda atau hanya berselisih tipis dengan APBD TA 2021.
“Kondisi dan kebijakan R-APBD TA 2022 Kota Pematangsiantar perihal Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang sah, pada faktanya selalu didominasi oleh Dana Transfer yang ditargetkan mengalami penurunan dibanding tahun 2021,” ungkapnya.
Di lain sisi, lanjut Tongam, kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah selain Belanja Pegawai, bahwa Belanja Barang dan Jasa jauh lebih tinggi dibanding Belanja Modal, yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 225.586.405.653, Belanja Modal sebesar Rp 121.647.400.274.
“Dengan melihat perbandingan alokasi antara Belanja Barang dan Jasa dengan Belanja Modal, bahwa perencanaan pembangunan dan penganggaran R-APBD TA 2022 tidak pro terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar,” tukas anggota DPRD yang duduk di Komisi I tersebut.
Masih kata Tongam, bahwa proses perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran daerah jauh panggang dari api dalam hal mewujudkan Visi Misi Wali Kota Pematangsiantar untuk mewujudkan slogan ‘Kota Pematangsiantar Mantap, Maju dan Jaya’.
“Setelah mempelajari dan menganalisa Pengantar Nota Keuangan Wali Kota Pematangsiantar terhadap R-APBD TA 2022, maka Fraksi NasDem DPRD Kota Pematangsiantar menyampaikan beberapa catatan dan pertanyaan kepada Wali Kota Pematangsiantar,” ujarnya.
Adapun poin-poin yang akan disampaikan adalah, kata Tongam, yang pertama melihat perkembangan teknologi dan kemajuan jaman, dan jika dikaitkan dengan PAD, maka sangat tidak layak jumlah penerimaan PAD Kota Pematangsiantar.
“Kami menganalisa bahwa seharusnya pendapatan asli daerah bisa meningkat minimal dua kali lipat dari penerimaan-penerimaan sebelumnya dan target PAD TA 2022. Kami minta penjelasan dari saudara Wali Kota,” ujarnya.
Poin kedua, lanjut Tongam, bahwa alokasi anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Perangkat Daerah. Melihat alokasi perjalanan dinas dalam R-APBD TA 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, dan bila dibandingkan dengan LHP BPK setiap tahun yang selalu bertolak belakang terhadap kualitas ASN yang minim Sumber Daya Manusia (SDM).
Baca juga:APBD Siantar Tahun 2021 Terealisasi Sebesar 48,32 Persen, ini Kata TAPD
“Kami minta penjelasan kepada saudara Wali Kota,” ujarnya. Selanjutnya poin ketiga, kata Tongam, terkait pembangunan ring road yang sudah menelan biaya yang sangat besar, namun sampai saat ini pembangunan tersebut pada faktanya terbengkalai dan tidak menunjukkan adanya progres penyelesaian.
“Kami minta penjelasan saudara wali kota,” ujarnya.
Poin keempat, kata Tongam, pembangunan tower yang ada di 53 kelurahan yang sampai saat ini menurut pengamatan kami masih belum berfungsi secara optimal. Kepada Wali Kota, kami minta penjelasannya,” ujarnya. (ferry/hm06)
