Pematangsiantar, MISTAR.ID
Pihak Inspektorat Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar akan melakukan review terhadap pelaksanaan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) yang telah dipihakketigakan dengan sistem Bangun Guna Serah (BGS).
Review terhadap pelaksanaan pembangunan GOR itu mencuat dalam rapat pembahasan Revisi Perda terkait Retribusi, khususnya besaran retribusi yang akan dikutip dari pemakaian GOR, di ruangan Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar, pada Selasa (8/3/22).
Dimana saat itu, Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar beranggapan bahwa GOR sudah dipihakketigakan. Sehingga muncul perdebatan, apakah besaran retribusi GOR akan dibahas atau tidak mengingat GOR yang ada di Jalan Merdeka sudah dikelola oleh pihak ketiga ke depannya.
Di tengah perdebatan itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pematngsiantar, Heri Okstarizal, memasuki ruangan Komisi II. Tak lama kemudian, Hj Rini A Silalahi selaku Ketua Komisi II yang memimpinan rapat mempersilahkan Heri memberikan pendapatnya.
Baca juga:Pembangunan GOR Siantar Tinggal Tunggu PBG, Ini Penjelasan Dinas PUPR
Heri menjelaskan bahwa GOR Kota Pematangsiantar masih ada, namun Kepala Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) sebelumnya, diserahkan kepada pengelola barang, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) untuk dilakukan BGS, dan telah ditandatangani oleh kepala daerah sebelumnya.
“Dan kemudian, dalam BGS tersebut (GOR yang akan dibangun) ada beberapa lantai, lantai atas itu direncanakan memang untuk GOR. Sehingga (retribusi) ini masih dimungkinkan karena nanti aset (lantai) yang paling atas itu tetap menjadi milik pemko pematangsiantar sesuai dengan perjanjian BGS tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan,” tuturnya.
Kemudian, lanjut Heri, kemarin ada pembicaraan lebih lanjut sekaitan dengan mengapa GOR belum dapat dilaksanakan. “Saya selaku Plt Inspektorat juga akan melakukan review terhadap pelaksanaan GOR tersebut, sehingga apa permasalahannya dapat diterangkan. Karena memang ada rekomendasi, agar dapat ditindaklanjuti. Apakah dapat ditindaklanjuti atau diberhentikan, itu nanti kami periksa ulang,” ungkapnya.
Mengenai hasil review, kata Heri, belum bisa dalam waktu dekat, karena beberapa tim sedang melakukan pemeriksaan beberapa hal. “Sehingga mungkin dalam beberapa bulan ini akan kami lakukan itu. Saya kira itu yang terkait dengan retribusi GOR. Yang pasti, GOR sampai hari ini ada, tapi nanti setelah dilakukan nanti pembangunan, tetap bangunan lantai atas itu menjadi milik Pemko, dan ini memungkinkan retribusi ini dilaksanakan,” tegasnya lagi.
Mendengar penjelasan dari Kabag Hukum yang juga Plt Inspektorat itu, rapat Komisi II yang awal alot karena seluruh anggota Komisi II yang hadir saat itu saling memberikan argumentasinya, kembali melanjutkan pembahasan terkait besaran retribusi terhadap pemakaian GOR tersebut.
Berita mistar sebelumnya, pelaksanaan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kota Pematangsiantar diinformasikan tinggal menunggu terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kini telah berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Seperti disampaikan Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pematangsiantar Alwi Lumban Gaol ketika dikonfirmasi terkait pelaksanaan pembangunan aset milik Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar itu.
Baca juga:Pembangunan GOR Siantar Tinggal Menunggu PBG dari DPM-PTSP
“Kalau di BPKAD, semua udah beres urusannya. Kelengkapan yang diminta dari bagian BPKAD sudah kita serahkan ke pada perizinan. Jadi pembangunannya itu sudah tinggal menunggu PBG-nya saja,” tutur Alwi yang ditemui mistar.id di ruang kerjanya, Selasa (15/2/22).
Saat ditanya kelengkapan apa saja yang sudah diserahkan kepada pihak perizinan, Alwi bilang, Hak Pengelolaan Lahan (HPL). “HPL dari Kementerian sudah, terus yang terkait dengan perjanjian dan pajak-pajak, juga sudah. Tinggal rekomendasi tim dari (Dinas) PUPR lah, PBG-nya itu,” ujarnya. (ferry/hm06)
