Pematangsiantar, MISTAR.ID
DPRD Kota Pematangsiantar menyoroti sejumlah persoalan terkait persampahan, lampu penerangan jalan umum (LPJU), dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2021 yang naik hingga mencapai 1000 persen.
Sorotan itu disampaikan para anggota DPRD lewat pemandangan umum fraksinya masing-masing dalam rapat paripurna, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2020, Senin (26/4/21).
Pemandangan umum fraksi Golkar DPRD Kota Pematangsiantar yang dibacakan Daud Simanjuntak, meragukan capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tentang kualitas LPJU dengan persentase pencapaian target 100 persen.
“Kami meragukan persentase kualitas pencapaian target dimaksud karena pada kenyataannya kondisi kualitas bola lampu penerangan jalan umum di lapangan, daya tahannya sangat minim. Bahkan, bola lampu yang baru saja diganti daya tahannya hanya sekitar 1-3 bulan saja,” cecar Daud.
Baca Juga:Rapat Paripurna DPRD Siantar Molor Lagi, Ketua Fraksi PDIP: Kenapa Kita Tak Disiplin
Akibat daya tahan yang sangat minim itu, kata Daud, mengakibatkan masih banyaknya LPJU yang padam di sejumlah titik yang ada di wilayah Kota Pematangsiantar. “Untuk itu kami harapkan agar segera membenahi seluruh lampu penerangan jalan umum yang padam atau mati,” jelasnya.
Setelah menyoroti LPJU, fraksi Golkar juga menyoroti kebijakan Pemko Pematangsiantar terkait penetapan NJOP pada Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 yang saat ini menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, karena kenaikannya mencapai lebih 1000 persen.
“Untuk itu, kami meminta agar penetapan NJOP tersebut ditinjau ulang dengan menyesuaikan NJOP yang sebenarnya di lapangan berdasarkan survei zonasi masing-masing lokasi objek pajak. Kami juga meminta penjelasan tentang dasar hukum penetapan NJOP tersebut,” ujarnya.
Baca Juga:Rapat Paripurna Bahas LKPJ Wali Kota di DPRD Siantar Molor 35 Menit
Terkait dengan NJOP, fraksi Gerindra juga menyoroti LJPU dan NJOP lewat pemandangan umum fraksinya. “Kami meminta penjelasan saudara wali kota, apa kriteria penentuan NJOP,” ujar Netty Sianturi selaku Ketua Fraksi Gerindra yang membacakan pemandangan umum fraksinya.
“Berdasarkan informasi dan pengaduan masyarakat terkait seringnya lampu jalan yang mati. Ini merupakan permasalahan klasik yang sering terjadi. Kami meminta penjelasan saudara wali kota agar kiranya mengambil kebijakan konkrit supaya persoalan lampu jalan ada solusinya,” sebutnya.
Mengenai LJPU, fraksi Hanura juga meminta penjelasan. “Kami melihat kurangnya kualitas serta kuantitas penerangan jalan umum yang dirasakan hampir seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar. Mohon penjelasan,” ungkap Dedy Putra Manihuruk membacakan pemandangan fraksi Hanura.
Baca Juga:Rapat Paripurna DPRD Siantar Molor
Permasalahan LPJU juga disoroti fraksi Demokrat yang menyebutkan, masih banyaknya keluhan masyarakat dalam hal LPJU terlihat diskriminatif, andaikata masyarakat langsung yang bermohon tidak ada tanggapan dari dinas yang berwenang, masyarakat harus melibatkan anggota DPRD, baru ada perbaikan, itupun tidak maksimal dengan alasan stok habis.
“Ini aspirasi masyarakat yang kami sampaikan dalam pemandangan umum atau dalam forum yang mulia ini, dan kami mohon anggaran biaya perawatan LPJU untuk diaudit atau pada tahun anggaran 2021 ditinjau ulang pada dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman),” tutur Metro Bodyart Hutagaol membacakan pemandangan umum fraksi Demokrat.
Dalam rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Ronald D Tampubolon itu, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pematangsiantar juga menyoroti LPJU, dan masih banyaknya fasilitas umum seperti jalan yang berlubang, serta drainase yang tersumbat.
“Kami melihat belum ada tindakan cepat untuk perbaikan dari Pemko sehingga diragukan dapat menyebabkan korban jiwa dan rawan akan banjir. Sebelum adanya korban, kami sarankan agar Pemko secepatnya mengambil tindakan demi kenyamanan bersama,” tutur Ferry Sinamo saat membacakan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan.(ferry/hm10)
