Pematang Siantar, MISTAR.ID
Sesuai data persentase yang disajikan pihak Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada Rakor Penyerapan APBD Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko se-Sumut Tahun 2022 dan Penanganan Dampak Inflasi, realisasi belanja Kota Pematang Siantar sangat rendah. Realisasi belanja APBD Kota Pematang Siantar hingga 31 Oktober 2022 hanya sebesar 42,21 persen, terendah kelima secara nasional.
Menurut Astronout Nainggolan selaku anggota Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar yang membidangi pembangunan, hal itu merupakan dampak dari minimnya realisasi kegiatan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar.
“Ini sudah berkali-kali kita suarakan di Komisi III, karena memang dari hasil pemantauan kita, realisasinya sangat minim. Ini sudah bulan November, tidak sebanding dengan realisasi yang ada. Padahal sesungguhnya, APBD itu dimaksudkan juga sebagai faktor pendorong pertumbuhan perekonomian di daerah, sehingga Pemko kita lihat tidak punya perencanaan yang matang,” tuturnya.
Baca juga:Â Serapan APBD Sumut Rendah, Gubernur Sebut Bisa Berdampak Pada Inflasi
Selain tidak punya perencanaan, kata Astronout, Pemko juga dinilai kurang komit atau tidak serius dalam menumbuhkan perekomian di Kota Pematang Siantar.
“Dan dari proyek fisik yang dikerjakan di ujung tahun, ini juga bisa berdampak ke inflasi, karena meningkatnya permintaan yang sekaligus untuk pengerjaan proyek. Itu hukum pasar, banyak permintaan, harga akan naik,” ujarnya.
Dari situasi itu, Astronout juga menilai, bahwa Pemko Pematang Siantar kurang empati atau kurang peduli terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kerjanya. Bahkan dari situasi proyek yang ramai-ramai dikerjakan di ujung tahun, menurut Astronout, hal itu akan berdampak kepada mutu pekerjaan. “Karena, selain akan diburu-buru dikerjakan, cuaca sekarang ini juga musim hujan,” tukasnya.
Untuk itu, kata Astronout, ia akan melakukan pemantauan. “Ini akan kita pantau, apakah nanti akan menyebabkan Silpa yang terlalu banyak, atau mungkin akan menyebabkan banyak denda terhadap pekerjaan (proyek) yang terlambat (dikerjakan). Kalau terjadi banyak denda dan Silpa, itu berarti kita tidak mampu merealisasikan apa yang telah kita rencanakan. Itu akan menjadi perhatian kita,” tegasnya.
Baca juga:Â Realisasi Belanja Daerah Siantar Hingga 30 September 2022 Sebesar 42,21 Persen
Saat ditanya apa sarannya, Astronout bilang, tingkatkan pengawasan. “Saran saya adalah agar pemerintah benar-benar melakukan peningkatan pengawasan yang sungguh-sungguh, pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kegiatan atau pembangunan fisik ini. Karena, bagaimanapun pekerjaan yang dilakukan tergesa-gesa dan menumpuk itu akan berdampak kepada kualitas,” tandas politisi PDIP tersebut.
Keteledoran Pemko Merugikan Rakyat
Sementara itu, Suandi A Sinaga selaku anggota Komisi II DPRD Kota Pematang Siantar menilai bahwa realisasi belanja akibat minimnya proyek yang dikerjakan hingga November 2021, adalah merupakan keteledoran Pemko Pematang Siantar.
“Ini keteledoran Pemko, di dalam rekomendasi DPRD, semester pertama sudah dimulai pembangunan. Ini November, baru dimulai,” ketusnya.
Keteledoran itu, menurut Suandi, terkesan merugikan rakyat karena pengerjaan proyek itu tidak akan seperti yang diharapkan. “Mutunya pasti diragukan, karena keadaan yang terburu-buru dan disituasi hujan dimainkan proyeknya. Fraksi PDIP menyoroti ini selama ini. Dan dari keteledoran itu, pastinya juga akan berpegaruh terhadap inflasi,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Pematang Siantar itu. (ferry/hm09)
