Serapan APBD Sumut Rendah, Gubernur Sebut Bisa Berdampak Pada Inflasi

Medan, MISTAR.ID

Hingga Agustus 2022, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di 33 kabupaten/kota masih sangat rendah. Rendahnya APBD ini bisa berdampak dengan kondisi inflasi di provinsi Sumut.

Hal ini dikatakan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi karena sampai saat ini baru 38% untuk Sumut dan APBD untuk kabupaten/kota berkisaran 35%.

“Untuk itu, saya tekankan pada kepada kepala daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat segera meningkatkan serapan anggaran di Semestar II tahun 2022 ini. Apalagi saat ini, inflasi sudah mulai mengkhawatirkan walaupun kita masuk di 12 provinsi,” katanya di Aula Tengku Rizal Nurdin, Senin (22/8/22).

Baca juga: Terkait Hasil Monev Realisasi APBD Siantar 2022, Inspektorat Bungkam

Menurut Edy, inflasi yang terjadi ini lantaran penyerapan anggaran yang masih rendah. Sehingga hal ini menjadi catatan pihaknya dan akan melakukan evaluasi terhadap rendahnya serapan anggaran di kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumut.

“Kamis nanti saya akan mengumpulkan bupati, wali kota, Kajari, Kapolres, Dandim (Forkopimda) untuk rapat di sini untuk menyikapi ini,” sebut Gubernur Edy.

Gubernur Edy menyebutkan untuk saat ini, inflasi Sumut, sudah mencapai 5,6% sekarang. Pemicu terbesarnya adalah bawang merah dan cabai merah. Dikatakannya, mahalnya bawang merah dan cabai merah membuat inflasi semakin parah. Inflasi ini tidak boleh main-main kalau ini terus naik kita tidak punya cadangan devisa. Kita tak punya kekuatan-kekuatan ini akan sulit. Maka rakyat akan sengsara,” ucapnya.

Baca juga: Serapan Anggaran Masih Rendah, Gubernur Sumut Minta Daerah Segera Maksimalkan

Gubernur Edy mengungkapkan akan mengevaluasi terhadap pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumut hingga mencopot Kepala Dinas yang masih terdapat serapan anggaran APBD tahun 2022 sangat rendah.

“Apakah dia (Pimpinan OPD) yang ceroboh (minim serapan anggaran). Nanti kita berikan hukuman dia ceroboh,” kata Gubernur Edy dengan menyebutkan anggaran ABPD diserap tidak maksimal sehingga anggaran tersebut tertahan di bank. “Besok kita evaluasi ini. Kenapa bisa begini? Apalagi anggaran ini berhenti di bank. Jadi, uangnya ada, masa pakai uang saja gak bisa?” tandas Gurbernur Edy. (anita/hm09)