Pematang Siantar, MISTAR.ID
Sejumlah anggota DPRD Kota Pematang Siantar, yang tidak menghadiri pembukaan rapat paripurna pembahasan Rancangan APBD tahun 2023 pada Senin (14/11/22) kemarin, berbicara blak-blakan soal ketidakhadirannya, Selasa (15/11/22).
Awalnya, Mistar mendapat informasi bahwa 3 ketua fraksi di DPRD Kota Pematang Siantar beserta anggota, yakni Fraksi NasDem, Demokrat dan Fraksi Gerindra, plus Jon Kennedi Purba dari Fraksi PAN Persatuan Indonesia sedang berkumpul di salah satu ruangan DPRD.
Sekadar informasi, ketiga Fraksi tersebut tidak menghadiri pembukaan rapat paripurna. Tak lama ditunggu, usai pertemuan, Mistar langsung konfirmasi mengenai ketidakhadiran mereka dalam pembukaan rapat paripurna pembahasan Rancangan APBD tahun 2023 kemarin.
Pimpinan Fraksi yang pertama kali memberikan jawaban adalah Frans Herbert Siahaan. Ketua Fraksi NasDem ini tidak membantah, dan memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran fraksinya di dalam pembukaan rapat paripurna.
“Benar, kita tidak hadir. Tapi yang pasti, belum ada rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi, kemarin. Seharusnya, ada dulu rapat itu, pimpinan itukan pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi, ketika mau rapat Banmus (Badan Musyawarah) menjadwalkan rapat paripurna, ya dipanggil. Itu idealnya, apapun program dan agenda ke depan, ya idealnya seperti itu,” cecarnya.
Baca juga:Rapat Paripurna RAPBD Siantar 2023 Tak Kunjung Kuorum, Ini Kata Anggota DPRD
Ketika rapat Banmus digelar tanpa ada rapat pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi, menurut Frans, mereka beranggapan tidak ada artinya mereka ketua fraksi saat ini. “Hari ini kami hadir, kemarin kami kira, agenda-agenda paripurna itu sudah selesai, tapi kebetulan pula tidak quorum. Padahal, kami tidak sengaja, karena kami juga memiliki urusan di partai kami. Apalagi kami, dari partai NasDem, rapat kami di Jakarta,” ujar Ketua Partai NasDem Kota Pematang Siantar itu.
Mereka, kata Frans, akan tetap mengindahkan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai anggota DPRD. “Kapanpun itu, kami tetap sangat menginginkan rapat-rapat di DPRD ini bisa berjalan lebih baik ke depannya. Kami siap, tetapi ketika seperti ini, kami bingung, kami hadir tapi orang tidak ada disini. Padahal, asumsi kita ada rapat pimpinan hari ini,” cecarnya.
Frans berharap, pimpinan DPRD dapat bersinergi dengan pimpinan fraksi. “Jadi jujur, kami berharap agar pimpinan DPRD bisa berpikir ulang, supaya ke depan sinergi kami antara sesama DPRD, bisa berjalan lebih bagus ke depan. Artinya, kami tidak perlu mengajari mereka (pimpinan DPRD), karena mereka sudah pintar-pintar mengenai itu,” tukasnya.
Saat ditanya apakah mereka tidak mengetahui ada pembukaan rapat paripurna yang digelar pada hari Senin tanggal 14 November 2022, Herbert bilang, idealnya itu harus dibahas terlebih dahulu. “Kalo disebut tidak mengetahui, artinya, harusnya ada dulu rapat pimpinan DPRD dan rapat pimpinan fraksi, apa yang mau dibahas,” tuturnya.
“Ini sudah sering terjadi, bukan kali ini saja, tiba-tiba tanggal 8 rapat Banmus, tapi undangannya tanggal 8, Bagaimana seperti itu,” ujar Frans yang merasa tidak dihargai apabila diperlakukan seperti itu. “Saya pikir, saya sebagai ketua fraksi, saya merasa tidak dihargai,” cecarnya lebih lanjut.
Ketika disinggung mengenai pembahasan Rancangan APBD tahun 2023 yang semakin mepet waktunya, atau sudah harus disahkan oleh DPRD dan Wali Kota di akhir November 2022, Frans mengakui bahwa DPRD mengalami kehilangan waktunya sebahagian.
“Kan lucu, kalaupun kemarin tidak quorum, ya sekarang kan bisa dijadwalkan lewat rapat Banmus lagi. Atau kalau semalam, karena tak quorum, mau sampai tengah malam, kan boleh di japri semua, supaya bisa di Banmus kan lagi sebelum jam 00.00 wib. Rapat pimpinan, langsung Banmus, hari ini pun bisa langsung dikerjakan, gak kehilangan waktu kita kan,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Ilhamsyah Sinaga yang memberikan penjelasan terkait fraksinya yang tidak hadir. Menurutnya, ada sistem atau kebiasaan yang dihilangkan dalam hal menetapkan agenda di DPRD. Seyogiany, setiap ada yang akan diagendakan di DPRD, seharusnya terlebih dahulu dibahas pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
“Seperti yang dibilang kawan-kawan tadi, tanggal 8 undangannya, tanggal 8 juga langsung Banmus. Pada kebiasaan itukan rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi dulu. Terkadang memang, seperti yang dikatakan tadi, sudah sering. Dengan ini kami mau menyatakan, kami ini juga anggota DPRD, ini ada 11 orang kami, anggota DPRD juga. Dan DPRD inikan kolektif kolegial,” cecar pria yang akrab disampa Ilham itu diamini anggota DPRD lainnya.
Baca juga:Tak Hadiri Rapat Paripurna DPRD Siantar, Keberadaan Sekda Dipertanyakan
Kolektif kolegial, kata Ilham, merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang di tempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat keberasamaan. “Jadi, ayolah, kita harus membangun semangat kebersamaan itu,” ujarnya.
Saat itu, Frans mengungkapkan bahwa menjelang Pemilu, tugas-tugas dari partai sudah semakin bertambah. “Jujur, kami ini orang partai, tugas kami belakangan ini agak meningkat. Masak tanggal 8 diundang, tanggal 8 juga rapat pertemuannya. Sejatinya, pimpinan DPRD itu bisa memandang ke bawah, kami inikan unsur pimpinan juga. Dengan diabaikan, kami merasa aneh,” timpal Frans.
Dengan semakin sempitnya waktu pembahasan, tentunya kualitas APBD tahun 2023 akan diragukan bisa maksimal dinikmati masyarakat. Untuk itu, Ilham bersama Frans dan Ketua Fraksi Geindra Nettty Sianturi plus Jon Kennedi Purba yang baru menyampaikan surat pengunduran dirinya dari Fraksi PAN Persatuan Indonesia, minta maaf.
“Pada kesempatan ini, kami juga secara pribadi dan secara fraksi, kami memohon maaf kepada masyarakat. Tapi yakinlah, kami tidak punya niat untuk mencederai kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kami. Ini semata-mata jadi pembelajaran ke depannya, supaya apa yang kita bahas ke depan, hasilnya bisa lebih baik kepada masyarakat ke depannya. Kita boleh berpolitik, tapi di DPRD yang kolektif kolegial, harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat,” tutup Ilham. (ferry/hm06)
