Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang pertama di Negeri ini untuk menerima suntikan vaksin corona pada hari ini, Rabu (13/1/21). Ini sekaligus menandai dimulainya program vaksinasi. Vaksin racikan Sinovac, China, yang akan disuntikkan sudah mendapat izin BPOM untuk penggunaan darurat (EUA).
Kendati program vaksinasi dimulai, bukan berarti seluruh masyarakat akan segera disuntik dengan vaksin corona. Program ini dimulai bertahap sembari menunggu ketersediaan vaksin dalam jumlah lebih banyak. Setelah itu, baru lah pemerintah mendistribusikan kepada masyarakat luas.
Nah, dalam distribusinya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengisyaratkan perlu bantuan uluran tangan swasta. Kebutuhannya terkait angkutan logistik yang dilengkapi fasilitas pendingin, yang kelihatannya lebih kompleks dari perkiraan sebelumnya.
Baca Juga: Vaksinasi Dimulai, IHSG dan Rupiah Tancap Gas
“Saya kemungkinan, sangat butuh bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha swasta untuk bahu membahu kalau ada kesulitan menyalurkan 426 juta vaksin melalui jalur logistik dingin,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (11/1/21).
Masalahnya, badan usaha swasta mengaku belum ada diskusi terkait bantuan logistik vaksin corona dengan fasilitas pendingin. Pun demikian, pengusaha berkomitmen untuk membantu pemerintah demi menekan penyebaran covid-19, termasuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
“Pemerintah belum menyampaikan secara detail, seperti apa nantinya keterlibatan pelaku usaha dalam hal ini,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani.
Baca Juga: Indonesia, Turki Dan China Beri Izin Darurat Vaksin Sinovac
Ketua Asosiasi Logistik (ALI) Zaldy Ilham Masita juga menjanjikan ongkos logistik untuk distribusi vaksin corona tidak akan komersial apabila mereka dilibatkan. Sepanjang, bantuan yang diminta tidak dilakukan mepet.
Sepakat, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah mengingatkan agar permintaan bantuan swasta oleh pemerintah tidak dilakukan mendadak. Soalnya, butuh persiapan terkait logistik dengan fasilitas pendingin demi menjaga kualitas vaksin.
“Kalau memang swasta akan dilibatkan, seharusnya diajak bicara. Jangan ujug-ujug diminta bantuan, sementara badan usaha swasta juga kan perlu mengeluarkan biaya dan ketika mereka pakai modal sendiri, siapa yang menanggung?” imbuh Trubus.
Baca Juga: Gubsu Minta Kepala Daerah Siapkan Penyimpanan Vaksin
Selain itu, pemerintah harus membuat aturan main yang jelas dalam sistem distribusi logistik vaksin corona. Untuk kepentingan ekonomi, payung hukum diperlukan untuk mencegah moral hazard atau penyimpangan, termasuk dalam memitigasi risiko distribusi.
“Harus ada dong, payung hukum yang jelas. Kalau tidak, misalnya tidak dibayar atau pemerintah gagal bayar, siapa yang menanggung? Jangan sampai nanti swasta justru kerja sama dengan rumah sakit milik sendiri. Ini kan jadi masalah,” ungkapnya.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet justru punya pendapat berbeda. Dibandingkan sebelumnya, komunikasi pemerintah dinilai lebih baik. “Sekarang, pemerintah akan gandeng pengusaha karena Menkes sekarang (Budi) lebih terbuka untuk melakukan komunikasi publik terkait vaksin,” jelasnya.
Yang penting, ia mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi terkait program vaksinasi. “Proses pengawasan dari distribusi juga perlu ditingkatkan antara pemerintah pusat, daerah, agar vaksin bisa dilakukan sampai akhir tahun,” tandasnya.(CNN/hm02)
