Medan, MISTAR.ID
Tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba sepakat menertibkan semua keramba jaring apung (KJA) milik masyarakat dan perusahaan. Ini bertujuan untuk melestarikan Danau Toba yang saat ini sudah menjadi bagian dari UNESCO Global Geoparks.
Ketujuh kabupaten tersebut yaitu Toba, Samosir, Karo, Tapanuli Utara, Simalungun, Humbang Hasundutan, dan Dairi. Kesepakatan ini terjadi saat para kepala daerah tersebut rapat dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (18/11/21).
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan yang terpenting dari proses ini adalah memastikan pemilik KJA tetap mendapat penghasilan. Untuk itu, alih profesi yang ditawarkan pemerintah harus menguntungkan bagi pengguna KJA di Danau Toba.
Baca Juga:KJA di Haranggaol Akan Dipangkas, Pemkab Simalungun Sediakan Rp8 Miliar
“Jangan sampai masyarakat yang di sana dirugikan, kerambanya kalian tertibkan tetapi alih profesinya belum tersedia. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Apa yang menjadi masalah pengguna KJA tolong diselesaikan terlebih dahulu sebelum dia alih profesi,” kata Gubsu.
Saat ditanya mengenai target penertiban KJA, Edy mengharapkan bisa terwujud secepatnya karena daya tampung beban pencemaran Danau Toba sangat terbatas, setelah terjadi pencemaran bertahun-tahun.
“Segera kalau bisa kita targetkan 2022. Tetapi ini perlu koordinasi kuat, butuh biaya juga untuk penertibannya dan yang lainnya. Tetapi kita harapkan secepatnya,” ujar Edy.
Baca Juga:Warga Tertibkan Sendiri KJA dari Danau Toba
Sementara itu, Bupati Toba Poltak Sitorus usai rapat mengatakan telah sepakat untuk mengosongkan KJA di Danau Toba. Sebab ini untuk kebaikan Danau Toba karena saat ini Danau Toba sudah masuk UNESCO Global Geoparks. Kontradiksi sebuah taman internasional ada KJA.
“Kita telah sepakat. Apalagi penertiban KJA di Danau Toba merupakan arahan pemerintah pusat karena menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2021 Danau Toba adalah danau prioritas nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyarankan produksi ikan KJA di Danau Toba hanya 10 ribu ton per tahun. Menurut perhitungan KKP, 10 ribu ton tersebut dihasilkan dari sekitar 3.000 KJA,” bebernya.
Namun, menurut Bupati Poltak, hal tersebut akan sulit mewujudkan Danau Toba sebagai Global Geoparks. Selain itu, pembagian kuota sekitar 3.000 KJA di seluruh kawasan Danau Toba berpotensi menimbulkan masalah baru.
Baca juga:Bupati Dairi Komit KJA Silahisabungan Harus Dizerokan
“Kita harus komitmen, bila ada kuota KJA siapa yang akan mendapat kuota tersebut, dan bila masih ada KJA kemungkinan akan ada lagi masyarakat yang sembunyi-sembunyi membangun KJA. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, pada rapat ini kita sepakat KJA semua ditertibkan,” kata Poltak.
Terpisah, menurut keterangan Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, masyarakat bisa memahami pentingnya melestarikan Danau Toba. Sebagian besar masyarakat juga menerima untuk alih profesi dari budidaya KJA menjadi petani, peternak atau bioflok yang ditawarkan pemerintah daerah.
“Dilakukan pendekatan dan penjelasan masyarakat kita mau, mereka mengerti wisata bisa lebih memakmurkan masyarakat di sana ketimbang KJA. Bertahap kita akan menyelesaikan masalah ini,” kata Cory.
Hadir pada rapat tersebut, Bupati Samosir Vandiko Gultom, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan, serta perwakilan dari Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara dan Simalungun. Hadir juga Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Binsar Situmorang, Kadis Kelautan dan Perikanan Mulyadi Simatupang serta OPD terkait. (anita/hm14)
