Dairi, MISTAR.ID
Ratusan massa kembali menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Dairi dan Gedung DPRD, Selasa(14/12/21). Massa yang merupakan warga Desa Lae Hole 1, Kecamatan Parbuluan melakukan orasi di depan Kantor Bupati Dairi dan menyoraki Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu agar nantinya Bupati menunda pelantikan kades terpilih khusus di Desa Lae Hole 1.
Orator peserta aksi Robinson Simbolon kembali meminta bupati agar menunda hasil pilkades serentak. Massa tidak direspon Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu dan oleh massa memaki-maki para pejabat Pemkab Dairi lewat pengeras suara.
“Bupati Dairi pengecut betul,” teriak orator. “Betuuullll,” jawab massa. Lagi-lagi bupati dituding dan tidak gentleman dan terkesan pengecut menghadapi rakyatnya karena tidak menerima warganya saat menyampaikan aspirasi.
Baca Juga:Warga Dairi Demo, Tuntut Pemkab Genjot Penerbitan Ijin Amdal ke Menteri LHK
Pemkab Dairi dinilai penyebab amburadulnya kinerja P2KD hingga banyak merugikan banyak orang, dan pemkab dinilai tidak memberikan pembekalan dan sosialisasi terhadap P2KD hingga terjadi unjuk rasa.
Robinson kembali menyerukan bupati pengecut. Karena setiap ada warga menyampaikan aspirasi soal pilkades lewat aksi damai, orang nomor satu di Dairi tersebut tidak pernah hadir. “Ada apa dengan Bupati Dairi? Apa kepentingan pribadi Bupati Dairi? Kok tidak berani menghadapi masyarakatnya? Ada apa. Apakah ada apanya?” ujarnya dan dijawab massa “betuuulll,” sembari berteriak.
Akhirnya Asisten III Edy Banurea didampingi Sekretaris Dinas Pemdes mendatangi massa dan menyampaikan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati Dairi. “Pak bupati sedang tugas dinas ke luar daerah,” katanya.
Baca Juga:Demo Ke Kantor Bupati, Ribuan Massa Teriaki Bupati Dairi Pembohong
Pantauan wartawan, massa menggelar aksi diawali dari gedung DPRD Dairi dan berakhir di depan kantor Bupati Dairi. Aksi damai ini juga berjalan aman dan lancar serta dikawal ketat petugas kepolisian dan TNI.
Sebelumnya Ranap Lumban Tobing, Cakades Desa Lae Hole 1 mengatakan ada indikasi kecurangan Pilkades pasca penghitungan suara. P2KD diduga membatalkan surat suara sah hanya karena bolong pada gambar cakades. Sementara saat dilihat lobang pada gambar cakades yang dicoblos, masih sebesar lobang bolong sesuai alat coblos yaitu paku ukuran 3 inci.
Untuk itu cakades tersebut meminta bupati agar nantinya menolak hasil pleno penetapan BPD dan P2KD di desa mereka masing-masing, juga menunda pelantikan kepala desa terpilih. (manru/hm12)
