Medan, MISTAR.ID
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dipastikan siap melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di enam Kabupaten/Kota yang dimulai sejak 9 hingga 22 Maret 2021. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan penyebaran kasus Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina dalam rapat secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Koordinator Tim Pakar, TNI/Polri serta lainnya, tentang pelaksanaan PPKM Mikro, di Aula Tengku Rizal Nurdin melalui rilisnya, Senin (8/3/21).
“Berdasarkan instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/7/INST/2021 tanggal 05 Maret 2021, ada enam kabupaten/kota yang akan melaksanakan PPKM Mikro yakni Medan, Binjai, Pematangsiantar, Deli Serdang, Simalungun dan Kabupaten Langkat. Kita sudah siap melaksanakan hal tersebut,” kata Sabrina.
Baca Juga:Tekan Penyebaran Covid-19, Siantar Terapkan PPKM Mikro Selama 2 Minggu
Turut hadir Liaison Officer (LO) BNPB untuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut Mayjen (Purn) Dahlan Harahap, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar serta lainnya.
Dijelaskan Sabrina, pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Posko Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan tindakan pencegahan dengan memberikan sosialisasi protokol kesehatan (Prokes) 5 M di masing-masing kabupaten/kota.
“Kemudian melakukan pembagian masker, penegakan disiplin prokes, pencegahan kerumunan, pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) secara rutin dan berkala, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan isolasi,” paparnya.
Ditjen Bina Keuangan Dalam Negeri Moch Ardian dalam arahannya menyampaikan, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 pemberlakuan PPKM Mikro, bahwa PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur terlibat yang ada di kecamatan hingga desa/kelurahan.
Baca Juga:PPKM Mikro Dilaksanakan di Sumut, Lakukan Pembatasan Hingga Tingkat Desa
Antara lain; Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim PKK, Posyandu, Dasawisma, tokoh masyarakat, adat, pemuda dan Karang Taruna. “Ini semua harus digerakkan dalam pelaksanaan PPKM Mikro di kabupaten/kota,” katanya.
Sementara Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam arahanya meminta pada Satgas dan Posko untuk dapat memberikan laporan yang dilakukan secara berjenjang dan berkala dari Posko Desa/Kelurahan hingga ke Satgas Nasional.
“Dengan laporan secara berjenjang dan berkala ini diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik, dan laporan yang diperoleh dapat dipastikan sama dari tingkat desa/kelurahan hingga Satgas Nasional,” katanya.
Diketahui, PPKM Mikro berbeda dengan PPKM sebelumnya. PPKM Mikro dapat dilihat dari wilayah zonasi, dimana PPKM Mikro mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian hingga ke tingkat RT. Perbedaan lain yang terlihat adalah pelonggaran aktivitas perkantoran dalam PPKM berbasis mikro. (anita/ril/hm12)
