Medan, MISTAR.ID
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menegaskan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro atau PPKM Mikro di Sumatera Utara (Sumut) dilakukan mulai 9-22 Maret 2021.
“PPKM Mikro masih tetap kita lakukan. Bahkan sampai ke tingkat desa. Kita lakukan pendisiplinan positif. Artinya tidak sampai mengganggu pelaksanaan ekonomi. Intinya tetap melakukan pembatasan kegiatan-kegiatan,” kata Edy, Jumat (5/3/21) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut.
Dijelaskan Edy, Provinsi Sumut sebenarnya tidak perlu melaksanakan PPKM Mikro. Hanya saja, karena Sumut sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 5,6 persen maka pemerintah Pusat memantau Sumut.
Baca Juga:Gubernur Sumut Kembali Perpanjang PPKM Hingga 14 Maret
“Diharapkan Sumut bisa mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19 dengan PPKM Mikro. Sehingga ekonomi tidak terganggu ke depannya,” jelasnya.
Adapun perintah pelaksanaan PPKM Mikro ini diberlakukan pada 6 kabupaten/ kota di Sumut yang tertuang dalam surat resmi Gubernur Sumut yakni Medan, Binjai, Pematang Siantar, Deli Serdang, Simalungun dan Kabupaten Langkat. Surat edaran ini berisi bahwa pemerintah menindaklanjuti hasil rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia pada 4 Maret yang menetapkan PPKM Mikro di Sumut khususnya di wilayah yang tingkat penyebaran Covid-19 masih tinggi.
Terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Medan dr Mardohar Tambunan mengatakan, PPKM Mikro sebenarnya sudah dijalankan di Medan. Hanya saja tidak kelihatan apalagi sedang gencar melaksanakan vaksin. Ditambah kasus terus naik lantaran kurang disiplinnya masyarakat.
Baca Juga:Kapolres Batu Bara Resmikan Tiga Posko PPKM Â Kampung Tangguh
“Untuk peraturan PPKM Mikro baru datang dari pusat. Hingga kini, surat resmi dari pimpinan tertinggi (wali kota) belum ada. Akan tetapi percayalah regulasi tetap berjalan dengan baik. Posko juga sudah jauh hari kita dirikan di tingkat kecamatan Kota Medan. Makanya sekarang sedang pendataan untuk vaksinasi semua lapisan yang diminta, misalnya lansia dan pelayanan publik,” pungkasnya. (anita/hm12)
