Sidikalang, MISTAR.ID
Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting akan mendalami dan mengawasi proses tender dan lelang proyek DAK 2021 di Dairi. Tujuannya, agar terhindar dari indikasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN.)
Pernyataan itu disampaikan Ferio Sano, terkait dugaan adanya persekongkolan terhadap proses lelang atau tender proyek DAK 2021 di Dairi, serta dugaan intervensi oknum non PNS, terhadap Unit Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK), untuk pengarahan proyek yang sudah dilabeli rekanan kontrak kerjanya.
Persoalan ini sudah ramai dibahas di kalangan masyarakat, serta viral di media sosian dan media cetak.
Baca Juga:Dugaan Persekongkolan Proyek, Wabup Dairi Sarankan Lapor ke APH
“Kita akan dalami dan awasi guna pencegahan indikasi praktik-praktik KKN, momennya sekarang masih proses tender dan belum ada pengumuman pemenang. Ya baguslah kita awasi sejak dini agar terhindar dari praktik KKN. Artinya kita akan Pulbaket. kalau ada ditemukan indikasi pidana akan kita lidik” ujar AKBP Ferio Sano Ginting, didampingi Plh Kasat Res Iptu Sumitro Manurung, Kanit Tipikor Tobok Panggabean dan Kabag Humas Iptu Doni Saleh, di ruang kerjanya, Senin(19/7/21).
“Ini masih sebatas dugaan, jadi kita belum boleh melakukan lidik. Untuk lidik perlu bukti-bukti awal atau permulaan. Ini lebih bagus untuk preventifnya,” tambah Kapolres
Sebelumnya, terkabar ratusan paket kegiatan proyek bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021, yang sudah ditenderkan/dilelang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Dairi.
Baca Juga:Gunakan Material Ilegal, DPRD Dairi Desak PUTR Bongkar Proyek Milliaran Rupiah
Tender tersebut terkesan formalitas karena diduga ada oknum yang mengatur/membagi-bagikan proyek. Juga sudah dilabeli nama-nama pelaksana kontrak kerja dan terkesan melakukan intervensi terhadap pegawai UKPBJ dan PPK
Sebelumnya juga, Wakil Bupati Dairi Jimmy A.L Sihombing menyarankan pegawai UKPBJ Kabupaten Dairi dan PPK agar melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum (APH). (manru/hm01)
