Batu Bara, MISTAR.ID
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Ahmad Hadian Kardiadinata minta Pemprovsu mengadopsi program Pemprov Jawa Tengah dalam melindungi nelayannya.
Hadian mengungkapkan permintaan tersebut saat meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pelabuhan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Jumat (3/12/21).
“Baru kali ini lagi saya menginjakkan kaki di TPI. Seingat saya terakhir kalinya lebih kurang 29 tahun yang lalu, saat saya masih jadi mahasiswa perikanan. Saya rindu suasana ini, di mana nelayan tradisional membongkar hasil tangkapan mereka berbaur dengan para bakul (pengecer ikan), juru lelang berteriak-teriak semangat menyebutkan jenis ikan dan harganya,” kenang Hadian.
Namun menurut penuturan politisi PKS ini, di Sumatera Utara, yang seperti itu sekarang tidak ditemukan lagi. Pelabuhan perikanan milik Pemprovsu cuma ada 3 yakni, Belawan, Tanjung Balai dan Sibolga, itu pun fungsinya tidak maksimal.
Baca Juga:Pukat Trawl Masih Mengancam Nelayan Sergai
“Di Sumut tak lagi ada TPI, yang ada adalah tangkahan-tangkahan pribadi para tokeh kapal ikan,” sebutnya. Kondisi di Sumatera Utara disebutkan Hadian bertolak belakang dengan kondisi di Pulau Jawa.
“Kalau di Jawa, TPI rata-rata masih ada dan berjalan,” jelasnya. Menurut hemat Hadian, inilah salah satu penyebab kenapa nilai tukar nelayan di Sumut masih kalah dengan Jawa Tengah. Harga ikan di Sumut ditentukan oleh pemilik kapal.
Selain itu, menurut penelusuran Hadian, keberadaan BBM bersubsidi bagi nelayan tak jelas rimbanya, sehingga nelayan harus membeli solar dari tengkulak dengan harga eceran Rp7.500-an untuk melaut.
Baca Juga:Solar Langka, Nelayan di Asahan Kibarkan Bendera Putih Akibat Tak Melaut
Sementara di Jawa Tengah, dikatakan Hadian, Pemprovnya sigap dengan pengelolaan Kartu Nelayan yang terintegrasi termasuk di dalamnya sistem distribusi BBM nelayan yang rapi.
Dengan demikian, BBM subsidi benar-benar jatuh ke tangan nelayan, bukan ke tangan yang pura-pura nelayan. “Bahkan, khusus selama pandemi Covid-19, Pemprov Jateng menggelontorkan Bansos BBM solar sebanyak 200 liter untuk setiap orang nelayan untuk pemakaian 10 hari. Luar biasa,” ujar anggota DPRDSU Dapil 5 Sumut itu.
Oleh karena itu, Hadian berharap Pemprov Sumut harus mengadopsi program ini di PAPBD 2022 nanti. Diakui Hadian, tak mudah membenahi carut marut urusan nelayan di Sumut.
Baca Juga:Nelayan Medang Deras Terpeleset dan Tenggelam Saat Menarik Jaring di Perairan Kuala Tanjung
Paling tidak, harus ada 2 hal mendasar sebagai modalnya yakni kesiapan masyarakat nelayan untuk merubah pola fikirnya agar mau dan bisa lebih mandiri, dan siap berorganisasi seperti dulu melalui KUD sehingga TPI bisa bangkit.
Sedangkan modal kedua, menurut Hadian, adalah dukungan Pemda dan DPRD yang serius dan maksimal terhadap kepentingan nelayan berupa regulasi (Perda) perlindungan nelayan yang jelas dan tegas.(ebson/hm10)
