Labuhanbatu, MISTAR.ID
Pemkab Labuhanbatu menghibahkan anggaran sekitar Rp 6 miliar untuk pelaksanaan PSU di daerah tersebut.
Pj Bupati Labuhanbatu, Mulyadi Simatupang mengatakan, dana tersebut dialokasikan untuk KPU, Bawaslu dan anggaran pengamanan.
Di Labuhanbatu, PSU akan dilaksanakan di 9 TPS yang tersebar di 4 kecamatan.
“Sudah membuat NPHD untuk tambahan PSU dan sudah mencairkan kepada masing-masing penyelenggara. Lebih kurang hampir Rp 6 miliar untuk KPU, Bawaslu, kepolisian,” sebut Mulyadi usai rapat evaluasi persiapan PSU di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (16/4/21).
Baca Juga: Gubernur Minta PT Torganda Jangan Intervensi Urusan PSU di Labusel
Selain telah meneken NPHD, Mulyadi mengatakan ia telah meneken surat edaran untuk ASN agar menjaga netralitas dalam pelaksanaan PSU ini.
PSU ini akan jadi pertarungan akhir dua pasangan peraih suara terbanyak.
Berdasarkan rekapitulasi KPU sebelum perintah PSU, Erik Atrada-Ellya Rosa adalah peraih suara terbanyak kedua dengan raihan 87,292 suara (36,85 persen). Pasangan ini kalah 838 suara dari pasangan Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar yang meraih 88,130 suara (37,20 persen).
Sementara itu, sebanyak 2.600 personel gabungan TNI/Polri dari Kodim 0209/Labuhanbatu, Polres Labuhanbatu dan Polda Sumut diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).
Baca Juga: 3817 Surat Suara Sudah Dicetak, KPPS untuk PSU 16 TPS di Labusel Dilantik
Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan menyebutkan seluruh personel tersebut akan disebar di 25 tempat pemungutan suara (TPS) yakni 9 TPS di Labuhanbatu dan 16 TPS di Labusel.
“Personel yang disiapkan utk 25 TPS di dua kabupaten, dari polres, polda dan Kodim 0209 sebanyak 2.600 pasukan,” ungkap Deni di tempat yang sama.
Menurut dia, banyaknya personel yang diturunkan, lantaran pihaknya menilai tingkat kerawanan di dua kabupaten tersebut untuk pelaksanaan PSU cukup tinggi. Baik kerawanan keamanan dan politik uang.
Baca Juga: Anggaran KPU untuk PSU 16 TPS di Labusel Rp1,04 M, Labuhanbatu Hampir Rp1 M
“Karena semua kita nyatakan rawan. Rawan intimidasi, rawan money politics,” sebutnya.
Di samping sebagai aparat keamanan, polisi sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu siap menindak para pelaku pelanggaran UU Pilkada.
“Kami pastikan kami siap amankan dan memenjarakan siapapun yang melakukan upaya pidana. Untuk sentra gakkumdu kami akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu dan kejaksaan menindak pelanggar pemilu,” tegasnya. (Iskandar/hm13).
