Pematangsiantar, MISTAR.ID
Untuk meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pematangsiantar, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar rapat kerja dan sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Melalui kegiatan yang digelar di gedung Serbaguna Bappeda Kota Pematangsiantar, Jumat (20/5/22) tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Johannes Sihombing sangat mengharapkan masukan dan saran dari para peserta kegiatan.
Plt Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Utari menyampaikan bahwa perkembangan TIK telah membawa bangsa Indonesia menuju paradigma baru dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.
Baca Juga:Momen May Day, Plt Wali Kota Siantar Ajak Pekerja Tingkatkan Keterampilan
Secara umum dan sederhana, era revolusi industri 4.0 adalah sebuah kondisi perubahan sosial dan tatanan kehidupan yang mengandalkan perpaduan antara jaringan internet dan sistem teknologi informasi.
“Salah satu upaya untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah dengan peningkatan keterampilan, daya saing, produktivitas dan profesionalisme sumber daya manusia pada bidang teknologi informasi dan komunikasi,” ujarnya.
Susanti juga menyampaikan bahwa indeks SPBE Kota Pematangsiantar untuk tahun 2021 berada pada angka 1,53 dan masuk dalam kategori kurang.
Baca Juga:Penegakan Disiplin PNS Pemko, Plt Wali Kota Siantar Sampaikan 8 Hal
“Ini cukup rendah jika dibandingkan dengan indeks SPBE pemerintah daerah lainnya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan misi ketiga yang tertuang dalam visi misi Wali Kota Pematangsiantar saat ini, kita targetkan indeks SPBE Kota Pematangsiantar tahun 2023 harus mencapai angka 2,6,” tegasnya.
Susanti juga mengharapkan raker dan sosialisasi kali ini bukan hanya seremonial semata tapi memiliki tujuan yang jelas dan mampu menyatukan persepsi untuk mencapai target indeks SPBE. Untuk pencapaian tujuan dibutuhkan kesamaan persepsi pemahaman, bahwa target indeks SPBE bukan hanya tanggung jawab dari OPD tertentu saja.
“Ini merupakan tanggung jawab dari seluruh stakeholder baik dinas, badan, bagian dan OPD lainnya, untuk membentuk sinergi dalam pelaksanaan layanan publik dan pemerintahan agar sesuai semangat sistem pemerintahan berbasis elektronik dan dapat memperoleh hasil yang maksimal,” tuturnya. (ferry/hm14)
