Pematang Siantar, MISTAR.ID
Hingga akan memasuki minggu keempat bulan Oktober 2022, Rancangan (R) APBD Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran (TA) 2023 belum disampaikan pihak Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar kepada pihak DPRD setempat untuk dijadwalkan pembahasannya.
Informasinya, R-APBD 2023 akan disampaikan dalam minggu ini. Seperti disampaikan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar, Johannes Sihombing. “R.APBD rencananya akan disampaikan minggu ini. Dokumen sedang dalan proses penggandaan,” ujar Johannes ketika dikonfirmasi Mistar via pesan aplikasi Whats App (WA).
Sekaitan dengan belum disampaikannya R-APBD tersebut, pengamat anggaran yang juga merupakan pengamat kebijakan publik di Sumatera Utara, Elfenda Ananda menyebutkan bahwa seharusnya R-APBD TA 2023 sudah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pematang Siantar, pada bulan Oktober 2022.
Baca juga:Draft Ranperda APBD Siantar TA 2023 Belum Disampaikan ke DPRD
“Pemko Pematang Siantar (TAPD dan Banggar) pada bulan oktober 2022 ini seharusnya sudah masuk pada pembahasan RAPBD tahun 2023. Jadwal pembahasan RAPBD tahun anggaran 2023 yang tepat waktu lebih baik mengingat pentingnya membahas potensi pendapatan daerah dan banyaknya kebutuhan belanja yang harus dipersiapkan sejak dini,” ujarnya, pada Rabu (19/10/22).
Masih kata Elfenda yang dimintai tanggapan via pesan WA, persiapan Pemko Siantar menyusun strategi keuangan daerah menghadapi krisis keuangan global menjadi penting. Daya tahan ekonomi daerah dalam menopang ekonomi nasional adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Sebab, penyataan Menteri Keuangan dan Presiden RI soal krisis ekonomi tahun 2023, itu nyata.
“Hendaknya, warning tersebut disikapi dengan semakin siapnya daerah menghadapi situasi ini. Dari sisi regulasi, satu bulan sebelum APBD dilaksanakan pada tahun 2023 pembahasan harus sudah selesai. Selanjutnya mendapat evaluasi dari provinsi apakah APBD Kota Pematang Siantar sudah bisa di-Perda-kan atau ada yang harus diperbaiki,” tuturnya.
Ia mengatakan, mengingat sekarang sudah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober, tentunya tidak banyak waktu yang tersisa untuk pembahasan. Diharapkan pembahasan RAPBD tahun 2023 dapat secara cermat dan berkualitas hasilnya. Disatu sisi kepentingan masyarakat kota Pematang Siantar dapat diakomodir seluas luasnya.
“Jangan sampai rakyat sebagai penyumbang APBD lewat pajak terabaikan nasibnya. Keberpihakan APBD harus dipastikan lebih mementingkan kepentingan rakyat yang utama. Kita tahu bahwa APBD kota Pematang Siantar sangat tergantung dengan dana perimbangan (transfer) baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sumut. Disatu sisi pembahasan RAPBD Provsu juga masih dalam pembahasan dan belum final. Namun, untuk memastikan besaran nominal pagu dana transfer tidak harus menunggu pembahasan tingkat provinsi selesai,” paparnya.
Sesuai dengan ketentuan perundang undangan, kata Elfenda, bisa menggunakan pagu tahun sebelumnya atau pihak TAPD Kota Pematang Siantar berkoordinasi untuk mengetahui pagu tersebut. “Jadi, RAPBD 2023 kota Pematang Siantar harus sudah jelas jadwal pembahasannya diminggu terakhir Oktober 2023. Banmus DPRD kota Sinatar seharusnya sudah memutuskan jadwal tersebut mengingat waktu yang sudah tidak banyak lagi untuk pembahasan. Jangan sampai kota Pematang Siantar terlambat dalam pembahasan RAPBD tahun 2023,” tegasnya.
Baca juga:DPRD Siantar Akhirnya Setujui Ranperda RPJMD Jadi Perda
Selain itu, tambah Elfenda, jangan sampai keterlambatan tersebut mengurangi kualitas dari muatan APBD. APBD merupakan instrument penting bagi daerah untuk menjalankankan pembangunan. Maka, kalau APBD nya tidak bermutu maka pembangunan akan semakin jauh dari harapan rakyat. Banggar harus serius dalam memaksimalkan waktu tersisa untuk pembahasan APBD tahun 2023 bersama dengan TAPD dan selanjutnya pembahasan dengan OPD masing masing.
“Dari sisi komitmen politik anggaran menjadi penting bagi Banggar menunjukkan bahwa mereka peduli sama rakyat Kota Pematang Siantar. Apalagi tahun politik sudah semakin dekat untuk memastikan apakah rakyat masih percaya sama mereka atau tidak,” tukas alumni Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU) tersebut. (ferry/hm06)
