Pematangsiantar, MISTAR.ID
Meski sudah memiliki daftar nama calon pedagang yang akan menempati semua los, sebanyak 186 lapak Pasar Rakyat Balairung Rajawali belum kunjung diresmikanWali Kota Pematangsiantar.
Pasalnya, dari sekian ratusan calon pedagang itu, hanya beberapa yang berjualan atau telah menggelar barang dagangannya di losnya masing-masing. Akibatnya, pada 12 Januari 2022 lalu, ada 75 calon pedagang yang belum kunjung berjualan mendapat Surat Peringatan (SP) 1.
Dan apabila, pada hari Senin (7/2/22) mendatang, tetap tidak berjualan maka pedagang yang sudah mendapat SP 1 akan mendapat SP 2. Kemudian, pada SP3 selanjutnya, maka nama calon pedagang itu akan dicoret dan digantikan oleh calon pedagang lainnya. Hal ini ditegaskan Direktur Operasional PD PHJ, Imran Simanjuntak, Jumat (4/2/22).
Baca Juga:PD PHJ Siantar Maksimalkan Pasar Balairung Rajawali
Untuk para calon pedagang yang akan menggantikan, kata Imran, pihaknya sudah membuat pengumuman penerimaan calon pedagang yang akan berjualan di Pasar Rakyat Balairung Rajawali yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar.
Sebelumnya, di hadapan para calon pedagang, Imran menceritakan bahwa sebenarnya pihak PD PHJ sudah merencanakan peresmian pasar tersebut. “Kemarin kita mau peresmian, sudah deal dengan wali kota. Hanya saja, tiga hari sebelum peresmian, belum ada tanda-tanda yang mau berdagang,” kata Imran.
Batalnya peresmian itu, menurut Imran, membuat malu PD PHJ. “Kami malu. Nah, sekarang kembali ke kita. Mau berjualan atau tidak. Kami sudah keluarkan SP satu, besok akan keluar SP dua. Nanti, yang tidak serius berjualan, akan terjaring dengan sendirinya. Bapak dan ibu, kami berharap, besok sudah harus berjualan semua. Absensi berlaku,” tegasnya.
Saat itu, Imran menyampaikan bahwa Kartu Ijin Berjualan (KIB) akan diberikan kepada pedagang yang benar-benar berjualan. “Kalau sekarang kami keluarkan KIB, bisa jadi los atau meja batu (lapak jualan)-nya dibiarkan, KIB-nya dijualbelikan, kami yang sibuk asyik gonta-ganti nama KIB. Ini tidak produktif,” tukasnya.
Baca Juga:Bangunan Pasar Sia-sia, PD PHJ Klaim Pasar Kecil Tak Diminati
Pada kesempatan itu, Imran yang didampingi Kepala Pasar Dwikora Henry Malau, mengungkapkan bahwa Pasar Tampomas yang ada di dalam Pasar Dwikora juga tidak ada lagi pedagang yang berjualan. Pedagangnya berjualan di luar Pasar Dwikora, menjadi Pedagang Kaki Lima. “Lapaknya di pasar Tampomas hanya dijadikan tempat penyimpanan barang dagangannya,” ungkapnya.
Imran tak ingin kondisi Pasar Rakyat Balairung Rajawali bernasib sama dengan Pasar Tampomas. Untuk itu, kata Imran, pihaknya sudah memasang spanduk-spanduk untuk mengajak masyarakat berbelanja ke Balairung Rajawali. Bahkan, sudah direncanakan memasang Wifi di Balairung tersebut.
“Tapi tidak ada yang berjualan. Ini, kira-kira solusinya bagaimana. Kalau SP dua, sudah wajib,” tegas Imran setengah bertanya kepada para calon pedagang Balairung yang ada saat itu.
Baca Juga:UMKM dan PKL Diajak Bantu Pulihkan Ekonomi Siantar Melalui Pasar Rakyat
Karena pedagang tidak ada yang memberikan jawaban, Imran menegaskan bahwa mulai Senin (7/2/22), Pasar Rakyat Balairung Rajawali sudah harus maksimal beroperasional. “Yang tidak berjualan, akan kami berikan SP dua bagi yang sudah mendapat SP satu,” ujar Imran yang mengungkapkan bahwa ia sudah meminta kepada wali kota agar para PNS di tiap OPD bisa bergiliran belanja ke Balairung Rajawali.
Sebelum pertemuan diakhiri, salah seorang ibu calon pedagang meminta kepada Imran, agar pihak PD PHJ menyampaikan kepada wali kota agar para pedagang yang berjualan di badan jalan ditertibkan. “Itu pak, bilanglah sama pak wali kota, supaya ditertibkan aja yang berjualan di jalan itu,” ujarnya. Menanggapi itu, Imran mengatakan bahwa hal itu akan dibahas lebih lanjut. (ferry/hm12)
