Pematangsiantar, MISTAR.ID
Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2020, Panitia Khusus (Pansus) DPRD masih fokus mendalami penggunaan dana Covid-19.
Bila nanti Pansus ada menemukan kasus dalam penggunaan dana Covid-19, maka DPRD akan kembali membentuk Pansus yang khusus mendalami kasus penggunaan dana Covid-19 pada tahun anggaran 2020 tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus Suandi Apohman Sinaga ketika disinggung mengenai dana refocusing untuk Covid-19 yang sudah diaudit, di sela skors rapat Pansus bersama sejumlah OPD Pemko Pematangsiantar yang menggunakan dana Covid-19, Kamis (29/4/21).
Baca Juga:Bahas LKPj Wali Kota Siantar, Pansus Minta Data Penggunaan Dana Covid-19
“Tapikan ada beberapa temuan juga, kan. Temuan itu yang kita tindaklanjuti. Bahkan ketika ada yang luput dari audit, ya kita periksa juga. Itunya pengawasan DPRD, misalnya bila ada kasus yang perlu pendalaman, bentuk lagi Pansus. Karena di atas Pansus inikan masih bisa lagi dibentuk Pansus,” tukasnya.
Sebelumnya, saat ditanya mengenai perkembangan pembahasan dana Covid-19 dalam Pansus LKPj DPRD Kota Pematangsiantar, Suandi menyebutkan, pihaknya masih membutuhkan data-data konkrit akurat dari para OPD yang menggunakan dana Covid-19.
“Kita mau periksa, berapa dana yang digunakan dan untuk apa saja, itu harus dengan bukti konkrit seperti bon faktur pembelian untuk pertanggungjawaban keuangan. Contoh, dinas kesehatan, ada pembelian alat pelindung diri, itukan harus ada buktinya,” tuturnya.
Baca Juga:Bahas LKPj Wali Kota TA 2020, DPRD Siantar Bentuk Tim Pansus
Bukan itu saja, kata Suandi, pihak juga meminta data dan jumlah pasien yang terpapar Covid-19. “Data dan jumlah yang dirawat, yang meninggal juga kita minta. Yang dirawat berapa orang dan berapa hari dirawat serta berapa biaya perawatannya. Semuan kita tanya dan kita mintai datanya,” ujarnya.
Saat ditanya berapa biaya perawatan pasien Covid-19 per hari sesuai penjelasan OPD dalam rapat Pansus, Suandi mengaku, kalau dirawat tanpa ventilator Rp7,5 juta, kalau pakai ventilator Rp13,5 juta.
“Itulah yang harus dibayar BPJS,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut. Ketika disinggung mengenai biaya santunan yang diterima keluarga pasien terpapar Covid-19 yang meninggal dunia, Suandi bilang itu belum pernah direalisasikan.
Baca Juga:Rapat Paripurna DPRD Siantar Kembali Molor Lagi
“Itu memang pernah ada suratnya, tapi belum pernah terealisasi,” ujar pensiunan Polri itu. Mengenai besaran dana refocusing tahun 2020, Suandi menjelaskan, sebesar sekitar Rp55 miliar dan yang sudah habis dipergunakan sekitar Rp50 miliar.
“Data konkrit akurat terkait penggunaan anggaran itulah yang kita mintai semua,” ungkapnya. Dan untuk mengetahui apakah ada penggunaan dana Covid-19 yang tumpah tindih, kata Suandi, Pansus juga mempertanyakan jenis bantuan dari pihak lain di luar dari dana refocusing.
“Semua itu juga kita minta data konkritnya supaya jangan nanti ada yang tumpang tindih, itu juga kita awasi,” sebutnya.(ferry/hm10)
