Pematangsiantar, MISTAR.ID
Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2020, bentukan DPRD meminta Peraturan Wali Kota (Perwa) terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan agar ditunda dan ditinjau ulang.
Permintaan itu dituangkan dalam catatan penting Pansus LKPj yang dibacakan Ketua Pansus, Suandi Apohman Sinaga sebelum diserahkan kepada pimpinan DPRD dilanjutan rapat paripurna yang digelar, Rabu (5/5/21). Pansus menilai Perwa tersebut menimbulkan keresahan masyarakat.
“Maka dengan ini diminta agar penetapan NJOP tersebut segera ditunda karena proses penetapan NJOP dimaksud tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,” tutur Suandi.
Baca Juga:Pansus LKPj Temukan Kasus Dana Covid-19, DPRD Siantar Bakal Bentuk Pansus Lagi
Selain meminta agar ditunda dan ditinjau ulang, Pansus juga merekomendasikan agar pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar menjadwalkan rapat khusus untuk membahas carut marut Penetapan NJOP PBB-P2 tahun 2021-2023, dengan mengundang OPD dan instansi/lembaga terkait.
Dalam catatan pentingnya, Suandi yang ditemui setelah rapat paripurna diskor mengatakan, bahwa Pansus juga mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga:Wali Kota Siantar Diminta Cabut Perwa NJOP
“Kita mengingatkan setiap OPD dalam penggunaan dana refocusing harus transparan, tepat guna dan sesuai dengan azas kepatutan dan kelayakan. Mereka harus transparan kepada masyarakat,” jelasnya.
Catatan penting Pansus itu, kata Suandi, akan dirapatkan kembali dalam rapat internal DPRD untuk disempurnakan. “Jadi nanti catatan penting kita itu masih akan dirapatkan dalam rapat internal DPRD untuk disempurnakan atau dipertajam agar bisa kembali dibawa ke dalam rapat paripurna DPRD selanjutnya,” beber politisi PDI Perjuangan tersebut.(ferry/hm10)
