Pematangsiantar, MISTAR.ID
Jumlah pengangguran di Kota Pematangsiantar mencapai 15.864 jiwa. Angka ini mengantarkan Kota Pematangsiantar menduduki peringkat tertinggi tingkat pengangguran di Sumatera Utara (Sumut).
Tidak tanggung-tanggung, Kota Pematangsiantar sudah menduduki posisi tingkat pengangguran tertinggi tersebut selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Senin (1/11/21).
Seperti disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar Lukas Barus, saat dimintai Asisten III Pardamean Silaen selaku Plh Sekda Kota Pematangsiantar yang memimpin Rakorpem, agar menyampaikan data real pengangguran supaya dapat diintervensi penanganannya.
Baca Juga:178 Siswa Peserta PKL SMK Swasta Teladan Siantar Dapat Perlindungan Jamsostek
Lukas menyebutkan dari 137.927 jiwa angkatan kerja yang ada di Kota Pematangsiantar, yang tidak bekerja sebanyak 15.864 jiwa, dengan catatan laki-laki 10.320 dan perempuan 5.544. “Bapak ibu sekalian, berbicara masalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau biasa disebut pengangguran, sebenarnya ini bukan melulu tupoksinya Dinas Tenaga Kerja,” ujarnya.
Dinas tenaga kerja itu, kata Lukas, adalah memberikan peningkatan kemampuan bagi pencari kerja dengan memberikan dan membuat teknisnya dalam bentuk pelatihan kepada pencari kerja. Hanya saja, lanjut Lukas, untuk pelatihan yang diberikan Dinas Tenaga Kerja disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang nantinya akan menimbulkan lapangan kerja bagi dirinya sendiri.
“Sekaitan dengan hal tersebut, bila dikaitkan dengan jumlah yang cukup tinggi pengangguran yang ada di Kota Pematangsiantar, lebih kurang 15.864, tentu dibutuhkan lowongan kerja. Lowongan kerja itu dimana? Ada di sektor pertanian, ada di sektor pariwisata, ada di sektor industri kecil, ada di sektor industri besar,” ujar mantan Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar itu.
“Nah, kalau sudah diperbincangkan sektor-sektor tadi, ini leading sektornya ada di pertanian, ada pariwisata, ada dinas koperasi dan perindustrian, ada dinas dalam rangka investasi. Karena ketika meningkat produktivitasnya, tentu butuh tenaga kerja, tercipta lowongan kerja. Tercipta lowongan kerja, berarti dibutuhkan tenaga kerja, berarti bisa mengurangi pengangguran,” ujarnya.
Baca Juga:Honor Relawan Nakes di Siantar Tak Kunjung Cair, Begini Tanggapan DPRD
Masih kata Lukas, ranah Dinas Tenaga Kerja hanya hubungan kerja. “Bagaimana hubungan kerja antara perusahaan dengan si pencari kerja terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan,” ungkap Lukas yang kemudian menyampaikan masukannya dalam penanganan pengangguran.
“Ini sekadar masukan, bahwasanya perbincangan masalah pelatihan untuk mengurangi pengangguran, itu sangat kecil dampaknya. Tetapi yang besar dampaknya untuk pengurangan pengangguran. Bagaimana kita meningkatkan investasi yang besar dan meningkatkan produktifitas UMKM maupun industri kecil, menengah dan besar yang ada di Kota Pematangsiantar. Ketika itu tidak bisa jalan, jangan harap pengangguran di Kota Pematangsiantar akan berkurang, mimpi kita itu,” sebutnya.
Dalam rapat yang dihadiri para kepala OPD itu, Lukas menyinggung soal investasi ke perusahaan yang ada di Kota Pematangsiantar. “Jadi begini, kepada kawan-kawan yang membidangi pertanian, perindustrian, dan sektor investasi. Ada gak masuk investasi besar ke perusahaan sehingga tercipta usaha, tercipta lapangan kerja, bisa kita evaluasilah,” ujar Lukas yang menyampaikan data statistik Sumatera Utara terkait pengangguran.
Baca Juga:Dinas PUPR Siantar Terendah dalam Realiasasi ABPD
“Sekadar informasi, data statistik provinsi Sumatera Utara, jumlah tingkat pengangguran terbesar di Sumatera Utara, tiga tahun berturut-turut adalah kota Pematangsiantar. Ini juga perlu mendapat perhatian bagi kita. Ini hasil survei statistik, bukan data yang dibuat-buat. Dan data ini valid, bukan invalid,” tegasnya.
Mendengar penjelasan dari Lukas, Asisten II yakni Zainal Siahaan mempertanyakan data yang 15.864 pengangguran tersebut. “Bagaimana mau valid seperti itu. Kalau data statistik itu kan hanya survei asumsi. Jadi kita berharap data real ini harus dimiliki Dinas Tenaga Kerja. Kalau tidak, siapa lagi OPD yang harus bikin ini. Ya OPD yang memiliki tupoksi mengenai data ini, ya harus tenaga kerja. Jadi apa yang bapak sampaikan tadi, datanya sama bapak tak ada. Bagaimana kita mau mengintervensi ini. Maunya ada dulu data (by name by data) itu, baru kita bagilah ke Dinas Pertanian, Dinas Koperindag agar melakukan intervensi terhadap pengangguran ini,” pungkasnya. (ferry/hm12)
