Larangan Mudik Disesalkan Para Sopir dan Pemilik Bus

Pematangsiantar, MISTAR.ID

Para sopir bus angkutan penumpang dan para pemilik bus yang mangkal di Terminal Suka Dame Pematangsiantar menyampaikan kekesalan mereka perihal kebijakan pemerintah soal larangan mudik Idul Fitri 2021.

“Kebijakan itu sangat berdampak bagi kami para sopir dan pemilik bus. Kita juga mendukung pemerintah soal larangan mudik itu, demi mencegah penyebaran corona. Tapi kalau bus kami dilarang beroperasi, kami makan apa, uang kami dari mana. Seharusnya pemerintah juga memberi solusi bagi nasib keluarga kami,” ujar Indro Sinaga, sopir PT Sinar Sepadan, Rabu (5/5/21).

Kejadian pahit ini, kata dia, sudah yang kedua kalinya. Pertama, terjadi tahun lalu saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pendapatannya turun 70 persen. Pihaknya berharap, kebijakan itu harus adil, kalau harus dijalankan, pikirkan nasib keluarga para sopir dan pemilik bus.

Baca Juga: Satgas Covid Siantar Akan Bahas SE Mendagri Soal Larangan Open House

“Memang sejauh ini belum ada yang ngasih tahu ke kami. Tapi kami uda lihat di daerah lain, memang uda dilarang. Kalau kami dilarang, mau makan apa anak dan istri kami. Semoga untuk Terminal Sukadame ini tidak tutup,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan sopir minibus PT Makaro jurusan Siantar, Tanjung Balai dan Kaban Jahe. Sopir yang juga bermarga Sinaga itu mengatakan, selain rasanya pahit, dia terpaksa harus pasrah, sementara anak istrinya harus dinafkahi.

“Kalau saya hanya bisa mengikuti kebijakan yang ada. Kalau pemerintah inginnya kayak gitu, ya saya ikuti sajalah, bagaimana pemerintah saja. Kan mereka itu penguasa,” ujarnya nada kecewa.

Baca Juga: Sumut Akan Tiadakan Mudik Lokal

Untuk mengantisipasi nafkah harian, marga Sinaga mengaku akan mengajak istrinya mencari alternatif lain yang penting bagaimana anak-anaknya dapat makan.

Pemilik bus PMS, Sahman Djawak juga menyampaikan rasa prihatinnya melihat nasib para sopir dan para pemilik bus penumpang umum.

Dia sangat mengharapkan adanya solusi atau semacam kompensasi dari pemerintah agar nasib para sopir dan pemilik bus tidak semakinterpuruk.

“Kebijakan tersebut memberatkan ekonomi kami. Bagaimana kami bayar iuran bus dan bagai mana nasib para sopir. Kalau bisa kebijakan itu dibatalkan, atau berikan solusi yang bisa membantu kami dan para sopir,” ucapnya.

Dia juga melihat ada ketidak adilan dalam penerapan kebijakan. Kalau harus dilarang, katanya membanginkan, kenapa pasar yang setiap haru ramai kerumunan dibiarkan tetap beroperasi.(hamzah/hm02)