Pematangsiantar, MISTAR.ID
Partai Demokrat adalah salah satu partai politik yang mengusung pasangan Asner Silalahi-Susanti Dewayani dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pematangsiantar tahun 2020 lalu. Setelah ditetapkan jadi pasangan terpilih, Asner Silalahi meninggal, sehingga hanya Susanti yang dilantik sebagai Wakil Wali Kota dan kemudian menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pematangsiantar.
Seiring kepemimpinan dr Susantik yang dilantik pada 22 Februari 2022 lalu, Fraksi Demokrat DPRD Kota Pematangsiantar yang menilai adanya dinamika euforia kepemimpinan yang cukup beragam sehingga perlu menyampaikan kritik dan saran.
“Untuk itu, demi siantar yang lebih baik ke depan, kami mengingatkan Plt Wali Kota kita saat ini untuk jangan terlelap dengan kegiatan kegiatan seremonial hingga lupa akan tugas-tugas yang menjadi faktor-faktor penting untuk keberlangsungan roda pemerintahan,” tutur anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Metro Bodyart Hutagaol, Minggu (3/4/22).
Fraksi Demokrat, kata Metro, mempunyai sejumlah catatan penting yang perlu disampaikan kepada Pemko Siantar untuk menjadi tugas bersama, antara lain Pemko harus segera melakukan terobosan yang baik perihal validasi data yang akurat.
“Segera lakukan pendataan ulang atau updating data berkelanjutan yang menyangkut potensi PAD (Pendapat Asli Daerah) terkhusus retribusi parkir dan persampahan, serta melakukan antisipasi kebocorannya. Validasi juga data pelaku UMKM, penerima bantuan sosial dan data kependudukan. Karena hal ini adalah faktor penting bagi banyak hal yang menjadi dasar kita mengambil berbagai kebijakan,” cecarnya.
Catatan penting kedua, Metro yang didampingi Ketua Fraksi Demokrat Ilhamsyah Sinaga menegaskan, bahwa Pemko harus segera melakukan inventarisasi dan sertifikasi aset daerah milik Pemko Pematangsiantar.
“Hal ini sangat penting karena kami menilai, karena menjadi salah satu faktor yang menyebabkan laporan keuangan kita yang diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mendapat nilai buruk, menghambat penerimaan pendapatan daerah serta menjadi kekurangan ketika melakukan komunikasi ke pemerintah atasan untuk mengusulkan bantuan pembangunan,” ungkapnya.
Baca juga: Plt Wali Kota Siantar Hadiri Kegiatan Kementerian UMKM di Nusa Dua Bali
Selanjutnya yang ketiga, kata Metro, Pemko harus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayan kesehatan serta pendidikan yang berkualitas. Keempat, Pemko diminta serius untuk menyelesaikan persoalan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) beserta asetnya.
Catatan penting yang kelima, kata Metro, adalah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah habis masa berlakunya. Dan yang paling penting, Pemko harus mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat yang profesional sesuai dengan keahlian dan keilmuannya untuk menempati posisi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Penempatan pejabat ini adalah hal yang terpenting diperhatikan, seperti yang kita ketahui bersama saat ini hiruk-pikuk komunikasi, lobi sana, lobi sini untuk menempati posisi jabatan baik di OPD maupun di BUMD. Tentu kami berharap dan mengingatkan supaya beberapa catatan penting diatas dapat kita tuntaskan bersama Plt Wali Kota saat ini, tentu dengan pejabat yang berkompeten di bidangnya,” tutupnya. (ferry/ril/hm09)
