Pematangsiantar, MISTAR.ID
Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematangsiantar ditantang untuk membuat atau mendirikan plank peringatan di daerah-daerah rawan bencana. Tantangan itu disampaikan salah seorang anggota Komisi DPRD Kota Pematangsiantar, Astronout Nainggolan dalam rapat pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020.
“Untuk mitigasi bencana, saya tantang membuat plank peringatan permanen, jangan dicetak baliho, minimal 100 plank dibuat di daerah aliran sungai atau daerah kritis lainnya. Supaya, kami dewan pun enak ngomongnya ke masyarakat, karena itukan sudah dilarang,” ujarnya.
Terkait dengan pendirian plank peringatan, Ketua Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar juga angkat bicara. “Terkait plank, itu harus kita sepakati, nanti diusahakan di Perubahan APBD kalau tidak ada ditampung di APBD induk,” tukasnya.
Baca juga: BPBD Siantar Minta Warga Waspadai Cuaca Ekstrim di Bulan Juli 2021
Menurut Denny, 100 plank peringatan masih terlalu sedikit mengingat jumlah sungai yang ada di Kota Pematangsiantar itu ada 9 sungai. “Kalau seperti yang disampaikan Pak Astronout, itu masih kurang banyak menurut saya,” ujarnya.
Sebab, lanjut Denny, plank peringatan itu tidak hanya didirikan di pinggiran sungai. “Sekaligus aja dibuat semua plank di lokasi daerah yang rawan bencana, supaya masyarakat tidak membangun di sana. Artinya, tahun ini diklirkanlah itu,” tandasnya.
Untuk memenuhi tantangan tersebut, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Pematangsiantar, Daniel H Siregar akan berupaya menyesuaikan pembuatan plank peringatan dengan anggaran yang ada di APBD induk tahun 2021.
“Kalau seandainya anggaran di APBD induk tidak cukup, kami akan minta penambahan di Perubahan APBD. Jadi, anggaran yang ada sekarang kami konsentrasikan di 53 kelurahan. Karena bukan hanya bahaya banjir, longsor, trus kemudian ada juga di Kota Siantar ini lokasi puting beliung,” tuturnya. (ferry/hm09)
