Pematangsiantar, MISTAR.ID
Petani di Kota Pematangsiantar mengalami kerugian akibat rusaknya saluran irigasi yang berdampak pada pertanian mereka. Kerugian yang ditanggung diperkirakan mencapai miliaran rupiah akibat gagal tanam.
Saluran irigasi yang longsor di dua titik itu berada di Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba dan di Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marimbun.
Hal itu disampaikan seorang anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Daud Simanjuntak, dalam rapat pembahasan Rancangan P-APBD tahun anggaran 2021 bersama BPBD Kota Pematangsiantar, Rabu (22/9/21).
Baca juga:Â Buruh dan Petani Masih Sulit Dapatkan Perlindungan Hak, Ini Kata LBH Kota Medan
“Ada bencana longsor irigasi yang hanya 50 meter di dua titik lokasi, tapi akibatnya sangat fatal, tidak bisa lagi ditanami padi. Ini sudah disampaikan, empati kita kesana tidak ada. Apakah karena nilai proyeknya ini kecil lalu disepelekan,” cecarnya.
Padahal, kata Daud, sudah berbulan-bulan kerusakan irigasi itu disampaikan ke BPBD. Akibatnya, dua kali musim tanam dalam satu tahun, Maret dan Oktober, di Tambun Timur sudah satu kali musim tanam terlewatkan, di Matio sudah dua kali.
“60 tambah 15, 75 hektar, kali 6 ton gabah kering per hektar, kali Rp420 per kilo, nyaris 2 miliar rugi petani itu bapak buat. Lagi-lagi karena itu sepele, tak apa-apa itu 50 meter. Surat dari lurah sudah dilayangkan, bahkan PPL-nya sudah turun. Katanya salah suratnya, udah diperbaiki,” bebernya.
Anehnya, lanjut Daud, awal bulan Agustus 2021, ada SK Walikota tentang Tanggap Darurat, tapi dua irigasi rusak itu tidak ikut masuk dalam SK tersebut untuk diperbaiki.
BPBD Kota Pematangsiantar dinilai tidak tanggap terhadap perbaikan saluran irigasi yang rusak di dua lokasi.
“Itu sangat saya sesalkan, dalam dugaan saya, apakah karena ini nilai proyeknya kecil, lalu terlupakan, dan tidak digubris. Petani itu juga bayar pajak, tapi mereka sekarang gigit jari, nanam apa adanya, tidak bisa lagi nanam padi,” ungkapnya.
Menurut Daud, pihak BPBD seharusnya mengetahui bahwa sektor pertanian itu yang tidak goyah di masa pandemi ini. Dan sektor itu yang pertumbuhannya positif sampai sekian persen, yaitu pertanian dan perkebunan. “Apakah bapak tidak melek, hanya melek kepada nilai proyek dengan tujuan tertentu dalam tanda kutip,” tukas Daud kepada Plt Kepala Pelaksana Harian BPBD, Daniel H Siregar bersama stafnya.
“Jadi saya heran melihat pak Daniel ini, semakin mengerucut dugaan saya, apakah karena terlalu banyak jabatan pak Daniel ini, maka sampai repot. Hanya 50 meter begitu tidak bisa ditanggulangi. Yang besar-besar bisa (ditanggulangi) saya lihat ini di SK wali kota ini. Apakah ini tidak urgen, ini menyangkut perut petani,” ketusnya.
Menindaklanjuti pernyataan Daud Simanjuntak, Ketua Komisi III Denny TH Siahaan selaku pimpinan rapat, mempertanyakan langkah BPBD untuk menangani irigasi yang rusak tersebut. “Kami mau dengar langkah apa yang akan bapak lakukan dan kapan itu bisa ditangani, coba mohon dijelaskan,” ujar Denny kepada Daniel.
Menanggapi itu, Daniel memohon maaf dan mengaku siap menanggung kesalahan staf atau pegawai BPBD yang menangani hal tersebut. “Kami mohon maaf, ini bukan lupa, tapi kesalahan anggota saya akan saya tanggung. Laporan anggota ke saya, bahwa sudah ditunggu-tunggu sampai tiga minggu untuk revisi surat irigasi yang di Tambun Nabolon, itu yang menyebabkan SK yang terakhir ini tidak dimasukkan,” cecarnya.
“Kalau yang di Matio, mohon maaf, saya kurang bisa covernya sehingga saya belum bisa mengomentari ini. Tetapi apa langkah konkrit, kalau ini memang apa, ini akan diajukan (untuk perbaikannya), karena memang masih ada waktu sampai bulan 12,” sambungnya mengakhiri. (ferry/hm06)
