Medan, MISTAR.ID
Seakan kebal hukum, aktivitas perjudian di Komplek Asia Mega Mas Blok DD No 34, 35 dan 36 hingga kini masih bebas beroperasi. Puluhan hingga ratusan orang setiap harinya bebas keluar masuk lokasi perjudian tersebut. Mirisnya, Polrestabes Medan dan Polsek Medan Area tak kunjung bertindak dan terkesan ‘dipelihara’ oleh oknum.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi SDA LBH Medan M Alinafiah Matondang mengatakan, bahwa kegiatan perjudian tersebut jelas melanggar hukum dan tindak pidana. Untuk itu, dirinya mendesak agar pihak kepolisian segera melakukan tindakan tegas.
“Harus kita akui, belakangan memang mulai marak kembali aktivitas di Kota Medan. Kita juga tahu persoalan judi sudah lama di Kota Medan. Tidak mungkinlah polisi tidak mengetahui aktivitas judi tersebut,” ucapnya kepada Mistar, Jumat (10/6/22).
Baca juga: DPRD Medan Desak Polisi Tindak Tegas Aktivitas Judi Asia Mega Mas
Dengan adanya pembiaran ini, kata Ali, tentu akan memunculkan pemikiran liar di masyarakat serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tentu akan menurun.
“Kalau tak ada juga penindakan, indikasi adanya oknum yang membekingi usaha ilegal tersebut. Saya harap Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB dapat bekerja sama dalam memberantas judi tersebut. Jangan sampai masyarakat yang bertindak, ini sudah jelas tindak pidana,” tegasnya.
Ali menyebut, aktivitas perjudian tersebut jelas merugikan masyarakat. Bahkan bisa berimbas dengan maraknya peredaran narkoba dan aksi kriminal lainnya.
“Kita tidak mengerti apa yang menyebabkan pihak kepolisian lama bertindak memberantas praktik perjudian tersebut. Yang jelas kita berhadap segera ada penindakan,” katanya.
Baca juga: DPRD Medan Minta Perjudian di Komplek Asia Mega Mas Ditindak Tegas
Menjelang kedatangan Presiden Jokowi pada peletakan batu pertama revitalisasi Lapangan Merdeka akhir Juni nanti, Ali pun meminta seluruh stakeholder Kota Medan agar sudah membersihkan segala praktik perjudian yang ada saat ini.
“Jangan sampai saat ketika Presiden Jokowi datang, Kota Medan justru marak perjudian. Kalau belum ada juga tindakan kepolisian, kita akan menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Jokowi,” janjinya.
Selain itu, Ali juga meminta Pemko Medan melalui Camat maupun Lurah agar terus memonitor seluruh wilayahnya. Dikatakannya, semua lokasi usaha dicek, jika memang disalahgunakan lakukan peninjauan ulang, kalau bisa cabut langsung ijinnya. Pemerintah bisa memerintahkan Satpol PP untuk melakukan penegakkan Perda. (rahmad/hm09)
