Jakarta, MISTAR.ID
Ternyata aksi demo penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tak murni hanya diikuti mahasiswa, pelajar dan buruh. Aksi ini juga ada keterlibatan preman yang dijanjikan uang untuk ikut demo.
Hal ini ditegaskan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman. Mwnurutnya, pihaknya telah mengamankan lebih dari 100 orang yang hendak mengikuti aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan orang itu disebut berasal dari luar Jakarta.
“Seratusan lebih. Yang saya kemarin tahu ya, dari Subang, Banten, Tangerang, kemudian Pamanukan, itu saja,” ungkap Dudung, Sabtu (10/10/20). “Tapi kan itu yang kami amankan sebelum demo mulai.”
Baca Juga:Poldasu Dalami Siapa Dalang Utama Demo Tolak Omnibus Law Hingga Ricuh
Dudung menjelaskan, ratusan orang tersebut bukan dari elemen pelajar, mahasiswa, maupun buruh. Ia menyebut orang-orang dari luar Jakarta tersebut sebagai preman yang dijanjikan uang untuk ikut demo.
“Itu orang-orang nggak sekolah semua rata-rata. Bukan, kalau buruh malah nggak ada justru. (Mereka) pengangguran, preman-preman,” terang Dudung. “Dia itu di WhatsApp group-nya dijanjikan akan dikasih uang setelah demo selesai.”
Dudung mengaku dirinya sempat menanyai para preman tersebut tentang sosok yang menyuruh mereka ikut demo Omnibus Law. Rupanya, penggerak preman-preman tersebut justru tidak ikut turun ke jalanan untuk berdemo.
Baca Juga:5.918 Pedemo Omnibus Law di Berbagai Daerah Ditangkap
“Justru saya tanya, ‘Yang gerakkan kamu siapa?’, ‘Ketinggalan, Pak, di Pamanukan, enggak ke sini’,” ujar Dudung. “Kan kurang ajar tuh, yang gerakin malah tidak bergerak.”
Selain itu, Dudung juga menduga bahwa sang penggerak sengaja menjanjikan imbalan setelah demonstrasi selesai agar para preman tersebut kelaparan saat menjalankan aksinya. Menurut Dudung, seseorang akan terpancing berbuat anarki dalam kondisi lapar.
Baca Juga:Airlangga Sebut Ada Sponsor Demo UU Cipta Kerja, Ini Reaksi Polri
“Saya enggak tahu besaran uang (imbalan)-nya. Cuma di dompet itu ada yang kosong, ada yang cuma Rp 10 ribu. Kasihan itu mereka itu,” pungkas Dudung. “Memang dibuat lapar mereka kan, biar anarkis. Keterangan lebih lanjut kan lagi diselidiki Kapolda. Di Polda.”
Sebagai informasi, aksi massa untuk menolak Omnibus Law di Ibu Kota pada Kamis (8/10) lalu berakhir ricuh. Pada kesempatan tersebut, elemen mahasiswa dan buruh memang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya.(ltn/hm10)
