Jakarta, MISTAR.ID
Kebocoran data pribadi penduduk sudah menjadi ‘kekesalan’ penduduk Indonesia sejak beberapa waktu lalu.
Namun, dugaan kebocoran data pribadi penduduk itu seperti di BPJS Kesehatan, registrasi SIM card, hingga KPU, selama ini dikritik tak diseriusi pemerintah.
Namun, setelah data pribadi sejumlah menteri Jokowi dan pejabat lain dibocorkan peretas dengan nama alias Bjorka, pemerintah dan instrumennya menyatakan akan menyikapi dengan serius.
Oleh karena itu pula, masyarakat sipil mendorong pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Baca Juga:Ini Tanggapan Dewas BPJS Bila Data Bocor
Serangan hacker dengan nama alias Bjorka menjadi pembahasan tersendiri dalam rapat antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/22).
Rapat itu juga menyimpulkan ada kebocoran data di instansi pemerintah. Namun, pemerintah menampik data yang bocor merupakan data rahasia.
“Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh, salah satunya Bjorka, tetapi setelah ditelaah sementara, data-data yang umum, data-data umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang terupdate,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate di kompleks istana presiden.
Baca Juga:DPR Minta Polri Bentuk Tim Khusus Tangani 279 Juta Data Bocor
Jhonny menyampaikan pemerintah Indonesia akan segera merespons dugaan serangan-serangan digital itu. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah pembentukan tim respons darurat.
Dia mengatakan tim tersebut terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kemenkominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Tim itu akan melakukan asesmen-asesmen terhadap serangan yang ada.
“Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar dia yang juga dikenal sebagai Sekjen NasDem tersebut.
Baca Juga:Indonesia Darurat Kebocoran Data Pribadi, Anggota DPR RI Minta Pemerintah Lakukan Langkah Konkrit
Sebelumnya, hacker bernama Bjorka mengklaim membobol data sejumlah instansi pemerintah. Dia juga menjual data hasil pembobolan tersebut ke forum peretas.
Salah satu data yang diklaim bobol adalah surat dari BIN ke Presiden Jokowi. Bjorka menyebut dokumen-dokumen tersebut rahasia.
“Berisi transaksi surat tahun 2019-2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” ucap Bjorka di situs situsbreached.to, Jumat (9/9/22).(cnn/hm10)
