Medan, MISTAR.ID
Sejumlah petani di beberapa wilayah di Sumatera Utara (Sumut), beberapa bulan ini terus mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Selain itu, kesulitan petani juga ditambah lantaran harga pupuk nonsubsidi yang naik hingga 100 persen lebih.
Menanggapi hal ini, Sekertaris Komisi B DPRD Sumut dan juga Ketua DPW PKS Sumut Bidang Tani dan Nelayan Ahmad Hadian mengatakan, ada 2 hal yang menyebabkan carut marutnya permasalahan pupuk subsidi ini. Pertama, kemampuan pemerintah mensuplai pupuk subsidi ini belm 100 persen.
“Jadi akan kurang di lapangan. Sebab Kuota kebutuhan pupuk ini diajukan sesuai potensi lahan yang ada baik dari kabupaten/kota. Dan, pusat tidak menyahuti 100 persen hanya 30 persen sehingga petani membeli pupuk nonsubsidi. Apalagi tidak semua petani ini masuk dalam kelompok tani sehingga ada yang bisa mendapatkan pupuk subsidi dan ada yang tidak,” kata Hadian, Senin (14/3/22).
Baca Juga:Alokasi Pupuk Subsidi di Sumut Cukup, Realisasi Masih Rendah 10%
Kedua, lanjut Hadian, tidak bisa dipungkiri adanya oknum-oknum. Hanya saja sekarang ini seperti memburu hantu. Sulit untuk membuktikan itu (oknum). Sampai sekarang tidak ada bukti yang ada sampai ke Hadian.
“Tapi menurut saya memang ada. Tapi ya seperti memburu hantu. Karena belum ada ditemukan buktinya. Makanya, saya meminta agar pemerintah bisa untuk memfasilitasi pertani dalam pembuatan pupuk organik dan edukasi petani bahwa pentingnya organik ini. Maka dari itu janganlah petani ini bergantung dengan pemerintah saja. Lalu bisa juga revitalisasi PPL II kita,” jelasnya.
Di sis lain, sambung Hadian, akibat susah didapatkannya pupuk subsidi ini tentunya petani untuk memenuhi kebutuhannya juga memakai pupuk nonsubsidi. Akan tetapi seperti diketahui harga pupuk non subsidi saat ini naik lebih dari 100 persen.
Baca Juga:Pupuk Subsidi Langka, Petani di Pakpak Bharat Mengeluh
“Kita sangat perihatin naiknya harga pupuk non subsidi ini. Ini tentunya tidak menguntungkan petani. Pemerintah seharusnya mengambil kebijakan harus dari hulunya. Apa yang menyebabkan mengalami kenaikan pupuk ini. Apakah masalah regulasi dan kainnya. Karena banyak pupuk yang dipakai dari luar negeri. Tapi bagaimana kita bisa merdeka pangan bila pupuk bergantung dari luar, untuk itu jangan kita bergantung dengan luar negeri,” ungkapnya.
Dalam hal ini, DPRD Sumut mendorong untuk petani bisa menggunakan pupuk organik. Sebab bahan-bahan baku telah ada di miliki petani. Sehingga, petani perlu dibekali pembuatan pupuk organik.
“Kita gunakan bahan baku milik petani. Saya selalu mengajak agar petani kita untuk merdeka pangan. Kita tidak tidak boleh bergantung kepada pihak luar dan manapun karena Indonesia ini potensi alamnya luar bisa. Semua ada di kita tingga permasalahannya bagaimana kita memanfaatkan ini dan bagaimana kita serius mengelola nikmat Tuhan ini,” bebernya.
Baca Juga:Soal Pupuk Subsidi Mahal, Ini Penjelasan Distan Simalungun
Apalagi kebanyakan menggunakan pupuk non organik menurutnya selain harga mahal juga bisa merusak lahan, sehingga untuk memperbaiki lahan akan memakan biaya yang besar pula nantinya.
“Maka sekarang kita sarankan agar petani di Sumut ‘Go Organik’. Saya tidak punya kepentingan perusahana organik. Namun sama-sama kita untuk merubah ini. Ayo bergandeng tangan. Saya juga siap mensosialisasikan program ini ke petani untuk Go Organik. Tuhan akan lebih senang dan sayang pada kita karena kita mengelola alam dengan cinta,” jelasnya.(anita/hm10)
