Medan, MISTAR.ID
Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan surat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kondisi Covid-19 di Sumut. Instruksi Gubsu tersebut sesuai nomor surat 188.54/19/INST/2022.
Dalam surat Instruksi Gubernur Sumut tertanggal 8 November 2022 dan ditandatangani Gubsu Edy Rahmayadi menyebutkan bahwa 33 kabupaten/kota di Sumut berstatus PPKM Level I.
Surat instruksi PPKM Level I dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Sumut Arief Sudarto Trinugroho saat dikonfirmasi wartawan di rumah dinas Gubernur Sumut, di Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Jumat (11/11/22) sore.
Baca Juga:Varian Baru XBB Covid-19 Sudah Ditemukan di Medan
Instruksi ini merupakan langkah Pemprov Sumut, salah satunya mengantisipasi penyebaran subvarian baru Omicron Covid-19, yaitu XBB menunjukkan kemampuan transmisi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan subvarian lain.
“Secara umum pandemi Covid-19 belum berakhir, muncul varian-varian baru (XBB). Kalau kita lihat secara nasional dibandingkan tiga minggu lalu, jumlah penderita Covid-19 naik dua kali, artinya kita bacalah, varian baru ini lebih menular,” jelas Arief.
Arief mengungkapkan status pandemi Covid-19 belum dicabut, sehingga pandemi masih ada. Sehingga perlu dilakukan antisipasi pencegahan penyebaran dilakukan pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait.
Baca Juga:Kasus Positif Covid-19 Bertambah 6.186 Orang di Indonesia
“Masyarakat paling menganggap tidak ada lagi, sudah jenuh. Kalau kita survei berbeda-beda. Menjalankan protokol kesehatan sudah mulai longgar,” kata Arief.
Namun begitu, Arief mengatakan pihaknya tetap mengingatkan masyarakat bahwa pandemi belum berakhir. Untuk itu, harus tetap menjaga dan menjalani jalankan protokol kesehatan lagi dengan baik dan disiplin.
“Sudah saya lihat dan baca, untuk konser-konser banyak massa dibatasi dulu lah,” tutur Arief.
Baca Juga:Menkes: Puncak Kenaikan Kasus Covid-19 Paling Lambat Januari 2023
Arief mengatakan Pemprov Sumut tetap melakukan evaluasi perkembangan Covid-19 secara terus-menerus, karena ini tidak menyangkut kesehatan saja, namun dampaknya ke ekonomi dan lainnya.
“Pemerintah pusat, sangat fokus dengan pengendalian dampak inflasi, yang sangat dirasakan masyarakat. Tapi tidak melepaskan pengendalian Covid-19, posko masih ada dan aktif secara 24 jam, petugas bergantian. Semoga virusnya dapat kita kendalikan dengan baik,” pungkasnya. (anita/hm14)
