26 C
Medan
Wednesday, June 29, 2022
spot_img

Dampak PPKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi di Sumut, Ini Kata Pengamat

Medan, MISTAR.ID

Pemerintah memperpanjang Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di sejumlah daerah. Termasuk di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Hal ini dinilai berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pengamat Ekonomi Sumut, Wahyu Ario Utomo mengatakan PPKM memberikan dampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi terus mengalami revisi. Pemerintah secara realistis melakukan perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Sebelumnya pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 4,5 SD 5,5 persen tetapi PPKM membuat target pertumbuhan menurun jadi 3,7 SD 4,5 persen.

“PPKM Darurat ini juga telah membatasi kegiatan ekonomi dan pergerakan masyarakat. Hasil tentu menyebabkan aktivitas ekonomi menurun. Seluruh pengusaha di daerah PPKM terdampak. Melihat kondisi tersebut pemerintah merevisinya dengan PPKM Level IV dimana pelaku bisnis bisa beroperasi walau masih ada pembatasan,” katanya pada Mistar, Selasa (27/7/21).

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Gubsu Targetkan Covid-19 Harus Turun

Praktisi Ekonomi dan Bisnis di Universitas Sumatera Utara (USU) ini juga menuturkan distribusi barang ketika PPKM Darurat jelas terganggu. Hanya saja permintaan barang yang masuk ke Sumut juga turun sehingga maka tidak begitu berdampak besar terhadap kelangkaan dan kenaikan harga.

“Secara umum UMKM memang diarahkan untuk berubah teknik penjualannya dengan online. Sebagian UMKM sudah melakukan itu. Hanya saja UMKM yang belum tersentuh dengan digitalisasi sangat terpapar dengan kondisi ini. Pemerintah sebaiknya lebih dahulu menolong mereka karena mereka sangat memerlukan bantuan. Hanya saja memang data yang dimiliki pemerintah terbatas, apakah UMKM tersebut terpapar parah atau tidak. Bantuan pemerintah yang didapat oleh UMKM agak membantu pengeluaran rumah tangga mereka akibat minimnya pendapatan,” terangnya.

Ditambahkannya, digitalisasi UMKM harus terus dijalankan. Pemerintah bisa membantu pelaku bisnis tersebut untuk berubah agar dapat tetap beroperasi di masa pandemi seperti ini.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Soekowardojo mengatakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali sejak 3 Juli 2021 yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 berpotensi mengganggu distribusi pasokan komoditas bahan makanan di Sumatera.

Baca juga: Pos Penyekatan PPKM Level IV Masih Aktif di Kota Medan

Misalnya saja distribusi bawang merah, sebagian besar pasokannya untuk provinsi di Sumatera (Sumut, Sumsel, Kepri, Bengkulu, Babel, Lampung) berasal dari pulau Jawa. Jadi potensi atas tidak beroperasinya transportasi akibat PPKM dapat menghambat distribusi.

“Sebab sebagian besar pasokan bahan makanan untuk di Sumatera berasal dari Pulau Jawa,” imbuhnya. Soekowardojo meyakini PPKM dapat mencegah loss pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di akhir tahun 2021. Namun diperlukan penguatan upaya pengendalian inflasi dan respon TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) terhadap antisipasi dampak PPKM.

Untuk persentase pasokan cabai merah berasal dari Jawa relatif tidak terlalu tinggi dikarenakan pasokan petani lokal yang mencukupi dan masuknya masa panen. Bahkan Ia menilai Selama pelaksanaan PPKM di Medan memang berdampak pada kenaikan harga bahan makanan. “Namun kenaikan tersebut masih dalam batas wajar, dan masih relatif stabil serta kecukupan,” pungkasnya. (anita/hm09)

Related Articles

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: