Medan, MISTAR.ID
Akibat mahalnya harga pupuk saat ini, puluhan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Ombudsman menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Diponegoro, Kota Medan, Selasa (1/3/22).
Ketua Kelompok Tani Ombudsman, Lipen Simanjuntak dalam orasinya meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyelesaikan permasalahan atas mahalnya harga pupuk saat ini. “Jangan sampai kami gagal panen ini, anak-anak juga jadi gagal untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Karena, tidak ada biaya untuk sekolah,” kata Lipen dalam orasinya bersama para petani yang berasal dari Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
Lipen mengancam bila tidak mendapatkan respon dari orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi Sumut itu. Mereka akan menggelar unjuk rasa ke Istana Negara. “20 hari setelah aksi ini, tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur Sumut. Kita akan menggelar aksi ke Istana Negara untuk menjumpai Pak Jokowi,” sebut Lipen.
Baca Juga:Pupuk Mahal, KPPU Sebut Akibat Penahanan Barang dari Eksportir
Lipen menjelaskan, untuk pupuk Urea sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp112.500 per sak dan pupuk Phonska Rp115.000 per sak. Tapi, dijual kepada penyalur ke petani kedua pupuk itu, dengan harga Rp140.000 hingga Rp200.000 per sak. “Harga pupuk subsidi yang mahal itu, membuat kami tidak tahu bagaimana lagi mau bertani. Makanya, kami mengeluhkan ini kepada Bapak Edy Rahmayadi,” ucap Lipen.
Massa pengunjuk rasa juga merasa bantuan diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tidak terlalu baik atas bibit pertanian seperti bibit jagung, bibit kacang kedelai. “Ayam saja dikasih makan bibit jagung ini, mati. Cemana kami menanamnya, kacang kedelai ini. Kualitas rendah diberikan oleh Dinas Pertanian. Pemerintah hanya membodohi masyarakatnya saja. Kalau tidak diterima, tidak akan diberikan bantuan selanjutnya. Kami serba salah jadi,” katanya.
Selain dihadapkan dengan harga pupuk mahal. Massa unjuk rasa didominasi kaum emak-emak itu, juga mengeluhkan soal ada mafia tanah yang ingin merebut tanah mereka yang dijadikan lahan pertanian.
Baca Juga:Harga Pupuk Naik Imbas Harga Sawit yang Mahal
Dengan itu, Lipen juga meminta perhatian dari Gubernur Sumut. Karena, massa sudah menyampaikan keluhannya ke Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar. Namun, tidak mendapatkan respon dan penyelesaian. “Kami ke sini, karena kami ke Pemko Pematangsiantar dan ke Polres Pematangsiantar tidak direspon. Mau ke mana lagi kami akan mengaduh,” ucap Lipen.
Massa juga meminta kepada pihak kepolisian, terutama Polda Sumut untuk menangkap mafia tanah merebut tanah petani dengan segala cara dilakukan. Karena, massa pengunjuk rasa mengaku juta mendapatkan ancaman dan teror dari mafia tanah itu. “Kenapa dia (mafia tanah) tidak ditangkap, apa Polres Pematangsiantar takut sama dia atau ada yang lain,” teriak pendemo.
Dari pantauan setelah satu jam menggelar unjuk rasa itu. Para pendemo diterima dari perwakilan Pemprov Sumut S Samosir. Ia mengatakan apa yang mejadi tuntutan dan keluhan petani akan disampaikan kepada Gubernur Sumut. “Saya perwakilan Pemprov Sumut, akan kita sampaikan kepada bapak gubernur dan berkordinasi dengan pihak terkait. Masalah tanah, akan berkordinasi dengan BPN. Untuk bersubsidi itu, akan juga berkordinasi,” jelas S Samosir.
Baca Juga:Dilema Pupuk Subsidi di Simalungun, Setelah Langka Kini Harganya Malah Mahal
Setelah itu, massa membubarkan diri dari Kantor Gubernur Sumut dan beranjak ke Gedung DPRD Sumut untuk menggelar unjuk rasa dengan tuntutan yang sama.(anita/hm15)
