Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisyaratkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sudah mempertimbangkan banyak hal, dari sisi kesehatan, tenaga kerja, petani dan buruh tembakau, hingga potensi rokok ilegal. Makanya, ia menilai cukai rokok tidak bisa terlalu tinggi. Karena, kalau terlalu tinggi pun, dapat membuat menjamurnya rokok ilegal di pasaran.
“Seperti insentif buat rokok ilegal, makin tinggi harganya makin senang dia karena bedanya antara market price dengan ilegal itu akan sangat besar,” ujarnya saat mengisi Kuliah Umum bertajuk Kebijakan Keuangan dan Pengawasannya dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 oleh FEB Universitas Indonesia (UI), Rabu (18/11/20).
Oleh karena itu, kata Ani, pemerintah memiliki banyak variabel mempertimbangkan kenaikan cukai rokok, di samping masalah kesehatan dan keberlangsungan pekerja di industri dan pertanian tembakau.
Baca Juga:Kenaikan Cukai Rokok Tahun 2021 Bisa Capai 17 Persen
“Jadi yang dipertimbangkan itu prevalensi merokok dari sisi kesehatan, tenaga kerja, buruh, petani, dan kemudian munculnya rokok ilegal. Kami coba seimbangkan saja berarti tidak ada satupun yang merasa dia paling menang,” ujarnya.
Menurut Ani, dalam hal kesehatan pemerintah akan fokus untuk menekan angka prevelansi merokok menggunakan instrumen cukai.
Namun, dari sisi ketenagakerjaan, kenaikan cukai juga tak boleh sampai mematikan industri yang bisa berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga:Jika Tarif Cukai Rokok Naik, Nasib 5 Juta Pekerja Tembakau Terancam Bos!
Di samping itu, kenaikan CHT juga perlu tetap memastikan keberlanjutan usaha para petani tembakau. “Kalau anda bicara tentang preferensi rokok jelas ada anak-anak, ada wanita, ada orang dewasa yang harus kita lindungi dan kita persuasi untuk tidak merokok, tapi juga ada manusia, yaitu buruh ada juga petani,” imbuhnya.
Ia bahkan mengaku dalam proses pengambilan keputusan terkait kenaikan tarif cukai tahun depan, Kementerian Keuangan berkali-kali mendapatkan surat dari petani dan buruh industri rokok bahwa mereka menolak.
“Kemarin ada yang demo dari para buruh rokok mereka datang ke istana, ingin ketemu dengan bapak presiden, ada petani juga demo minta supaya nggak naik. Jadi, bayangkan di satu sisi ada demo, di satu sisi ada yang ingin cukai naik,” kata Ani.
Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan dengan kapasitas dan kemampuan bea cukai dalam melakukan pengawasan di lapangan. Pasalnya, dengan jumlah personel yang tak memadai dan rendahnya pengawasan, kenaikan cukai bakal memungkinkan menjamurnya rokok ilegal.
Baca Juga:Sumut Terima Rp16,60 Miliar Dana Bagi Hasil Cukai Rokok
“Jadi kalau dibayangkan teman-teman teman-teman bea cukai itu harus mengejar yang namanya orang memproduksi rokok ilegal, mencari sampai ke garasi karena dia tidak butuh mesin segede rumah, dia bisa pakai mobil kijang bak biasa, dipindahin dan itu bisa menghasilkan rokok yang cukup banyak,” tuturnya.
Diwawancarai terpisah, ekonomi senior UI Vid Adrison menuturkan kenaikan optimal cukai rokok sangat tergantung dari target yg ingin dicapai oleh pemerintah.
Ia tidak serta merta setuju dengan pernyataan kenaikan cukai akan membuat rokok ilegal menjamur. Sebab, hal tersebut bisa disiasati dengan jika kenaikan Harga Jual Eceran tidak jomplang.
“Kalau jomplang seperti 2020, bisa berpotensi meningkatkan konsumsi rokok ilegal,” tuturnya.
Menurutnya, jika tujuannya adalah pengurangan konsumsi, kenaikan HJE (harga jual eceran) jauh lebih tinggi dari kenaikan cukai akan lebih baik. Namun hal ini membuat penerimaan pemerintah tidak optimal.
“Jika kenaikan cukai jauh lebih besar dari HJE, bagus untuk revenue, tapi efek nya terhadap penurunan konsumsi tidak sebesar dampak kenaikan HJE. Hal ini karena produsen bisa menyerap sebagian kenaikan cukai (tax under-shifting),” jelasnya.
Jika ingin besaran penerimaan cukai optimum, menurut Adrison, pemerintah bisa mematok kenaikan sekitar 15 persen. “Masih ok untuk meningkatkan revenue dan pada saat yang sama membatasi konsumsi,” pungkasnya. (cnnindonesia.com/hm01)
