Medan, MISTAR.ID
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) mengalami fase bounce back di triwulan II 2021, didukung faktor base effect dan perkembangan indikator terkini. Dari sisi pengeluaran, ekspor tercatat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, didorong oleh akselerasi indeks PMI global, pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang, serta kenaikan harga komoditas makanan dan CPO di pasar internasional.
Dari sisi lapangan usaha, seluruh komponen utama mengalami perbaikan dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari LU perdagangan yang dipengaruhi oleh HBKN Idul Fitri. LU Pertanian juga mengalami peningkatan di tengah melimpahnya produksi perkebunan yang diiringi dengan kenaikan harga komoditas.
Meskipun perkembangan kasus positif Covid-19 serta penerapan kebijakan PPKM Level 4 diperkirakan akan menahan laju permintaan domestik, namun upaya akselerasi vaksinasi diproyeksi menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga:Tingkatkan Perekonomian, Program Pemberdayaan Pekarangan Kembali Digalakkan di Medan
“Kita optimis pada keseluruhan tahun 2021, ekonomi Sumut diperkirakan akan terakselerasi dengan potensi bias bawah, sejalan dengan pelaksanaan kebijakan PPKM Level 4. Pembatasan kegiatan yang diterapkan sejak 3 Juli 2021 di sejumlah daerah berjalan efektif, tercermin dari mobilitas masyarakat yang tertahan,” kata Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Soekowardojo kepada wartawan dalam Bincang Bareng Media (BBM) secara virtual zoom, Selasa (24/8/21) sore.
Namun hasil SK dan Survei Pedagang Eceran (SPE) menunjukkan bahwa PPKM turut berpotensi memperlambat akselerasi pertumbuhan utama konsumsi rumah tangga. Menurutnya, pelaku usaha dari hasil Liaison mengkonfirmasi adanya penurunan permintaan domestik dan harga jual memasuki triwulan III 2021.
Di sisi lain terdapat angin segar dari eksternal, di mana kinerja ekspor terus menguat, ditopang apresiasi harga komoditas dan perbaikan PMI mitra dagang.
Baca Juga:Jaga Stabilitas Ekonomi, BI Pertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate 3,50%
Ia menjelaskan akselerasi ekonomi Sumut tahun 2021 juga ditopang dengan naiknya beberapa sektor pertanian (21,82 persen pangsa terhadap PDRB), produksi perkebunan meningkat hasil replanting tahun 2012. Kepmen Pertanian No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019 mendukung peningkatan kebun kelapa sawit. Industri Pengolahan juga tumbuh dengan pangsa terhadap PDRB 19,54 persen.
“Optimisme perbaikan kinerja secara keseluruhan sebagai efek positif dari vaksinasi dan adaptasi kebiasaan baru,” terangnya.
Perdagangan Besar & Eceran juga tumbuh dengan pangsa terhadap PDRB 19,01 persen. Sertifikasi CHSE dan vaksinasi menjadi sumber utama pemulihan aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat. Sektor Konstruksi dengan pangsa terhadap PDRB 13,31 persen.
“Vaksin mendorong normalisasi aktivitas ekonomi. Proyek pemerintah yang sempat tertunda kembali berjalan juga berlanjutnya proyek PSN dan infrastruktur daerah ditambah ekonomi global menguat, kinerja ekspor komoditi naik,” ungkapnya.
Baca Juga:Ini 6 Fokus Jokowi untuk Ekonomi 2022!
Secara nasional tingkat capaian vaksinasi Sumut masih di bawah nasional. Diperlukan sinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong percepatan proses vaksinasi hingga dapat mencapai tingkat herd imunity 70 persen. “Pelaksanaan vaksinasi massal di berbagai lokasi di Sumut berkolaborasi dengan Forkopimda merupakan upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengejar percepatan target vaksinasi,” jelas Soeko.
Selain itu, pola belanja pemerintah daerah Sumut di masa pandemi ini ternyata tidak jauh berbeda dari pola triwulanan di tahun-tahun sebelumnya, walaupun masih ada kebijakan refocusing anggaran di sektor kesehatan. Hal ini menurut Soeko menunjukkan pemerintah belum menjalankan 1 dari 5 kebijakan yang disarankan oleh pihaknya, yakni menyangkut percepatan pengeluaran atau belanja pemerintah.
“Jadi di saat pandemi, di saat konsumsi masyarakat masih lemah, kita berharap pada dukungan konsumsi pemerintah. Kalau secara nasional mungkin sekitar 9 hingga 10% dari pengeluaran pemerintah. Kalau untuk Sumut, kita harapkan lebih dari situ. Dan, ini juga terlihat dari simpan pemerintah di perbankan yang sudah menurun. Artinya, bahwa pemerintah sudah mulai menggunakan anggarannya di daerah,” kata Soeko.
Baca Juga:Keuangan Syariah Berperan Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Ibrahim menambahkan, selama semester I yakni periode Januari-Juni, pagu anggaran tercatat sebesar Rp293,77 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan semester I tahun 2020, yang tercatat sebesar Rp265,75 triliun.
Tetapi kalau dilihat dari realisasi persentasenya, justru sedikit lebih rendah. Di semester I tahun 2021, dari pagu anggaran sebesar Rp293,77 triliun, baru terealisasi sekitar 30%. Sementara di tahun lalu, yang merupakan awal pandemi, bisa mencapai 32,4%.
“Realisasi belanja pemerintah juga bisa dilihat dari simpanan pemerintah di perbankan. Sejauh ini, memang terlihat ada penurunan jumlah dana yang disimpan. Ini selalu dipantau oleh pemerintah pusat, karena akan menjadi rapor ketika pemda mempunyai saldo atau tabungan di dana pihak ketiga di perbankan tinggi. Artinya mereka tidak bisa efektif mengeluarkan belanjanya,” pungkasnya. (anita/hm12)
