Medan, MISTAR.ID
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyebut Pemprov Sumut mengalami kesulitan untuk mendeteksi masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Sumut karena melalui jalur laut yang dibawa para nelayan dari negeri jiran Malaysia.
Saat ini di Sumut terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang sangat signifikan dan terjadi lonjakan kasus positif sebanyak 937 orang tertanggal 16 Juli 2021.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan. Sebab Covid-19 varian Delta telah ditemukan di Sumut, yang dibawa oleh 18 ABK Kapal SV Miclyn yang berlabuh di Belawan. Keseluruhan ABK yang terinfeksi ini bukan merupakan warga Sumut. Dua orang ABK diketahui saat ini masih menjalani perawatan, dan 16 orang di antaranya telah selesai menjalani isolasi.
Baca Juga:900 Bed Tambahan Disiapkan Antisipasi Varian Delta di Sumut
Hal ini disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi yang memberikan laporan perkembangan PPKM Darurat dan diperketat di Sumut saat rapat evaluasi secara virtual bersama Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menkes, Menkeu, Kapolri, serta pejabat terkait lainnya.
“Dapat kita laporkan Pak Menko, di Sumut telah terdeteksi varian delta yang dibawa 18 awak ABK di Belawan. Mereka ini sering berpindah-pindah dan juga bukan warga Sumut, dua di antaranya adalah warga Jakarta,” kata Edy didampingi Pj Sekdaprov Sumut Afifi Lubis, Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar serta lainnya di Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sabtu (17/7/21).
Terakhir penanganan PMI ilegal ini, kata Edy, Pemprov Sumut meminta bantuan dan arahan serta kebijakan yang harus dilakukan mengenai PMI. Dikhawatirkan lonjakan ini terus terjadi karena dibawa PMI yang masuk ke Sumut.
Baca Juga:Ini Daftar Vaksin Terbukti Efektif Menangkal Varian Delta, Sinovac Dipertanyakan
“Berdasarkan asesmen level Covid-19 tingkat kabupaten/kota itu yakni level 4 itu dua kota, level 3 terdapat 22 kabupaten/kota, level 2 terdapat dua kabupaten/kota dan level 1 sebanyak 17 kabupaten/kota,” katanya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dari evaluasi PPKM Mikro Darurat dan diperketat sampai saat ini masih terus memperlihatkan adanya peningkatan, yakni terkonfirmasi 44%, kematian 69%. Bila hal ini terus berlangsung, menurut Airlangga pemerintah pusat akan mempertimbangkan perpanjangan PPKM darurat hingga 2 Agustus 2021 mendatang.
“Untuk daerah yang ditemukan varian delta termasuk Sumut, saya minta agar lebih bekerja ekstra. Agar penyeberan tidak semakin meningkat. Itu di Tanjung Balai juga ada PMI yang diduga terpapar varian baru. Saya minta ini juga diperketat pintu masuknya. Nanti kita akan berkoordinasi langkah masuknya PMI ilegal ini,” katanya.
Baca Juga:Pakar Penyakit Menular Prediksi Ada Varian Baru Corona Asal Indonesia
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya meminta petugas yang menertibkan PPKM Mikro ini untuk lebih humanis dan tidak terjadi lagi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP pada masyarakat.
“Kejadian yang terjadi di beberapa daerah sebagai contoh, saya minta tidak terjadi lagi. Rakyat kita sudah susah dan harus diberikan pengertian dengan humanis, untuk kita bersama-sama menghentikan pandemi ini,” katanya.
Tito juga meminta kepala daerah untuk membantu menerapkan kebijakan Menteri Agama dalam hal penertiban sholat Idul Adha, tradisi takbiran serta pemotongan hewan kurban di daerah zona merah yang diterapkan PPKM darurat dan pengetatan. (iskandar/hm12)
