Dairi, MISTAR.ID
Rapat sosialisasi PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Dairi disebut berbagai pihak sangat aneh, karena bersifat tertutup untuk umum, Rabu(23/11/22).
Keanehan itu dilontarkan Seketaris Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Dairi Robinson Simbolon yang langsung pulang dari lokasi rapat yang berlangsung di Hotel Berristera Dairi di Panji Sitinjo. Menurut Robinson, ia langsung kembali setelah mendengar dan mengetahui rapat sosialisasi tesebut bersifat terbatas dan tertutup.
“Saya sudah kurang lebih 40 tahun sebagai pegiat sosial di berbagai daerah, tidak pernah melihat dan mendengar yang namanya acara sosialisasi bersifat tertutup. Terutama sosialisasi menyangkut analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),” katanya, Rabu(23/11/22).
Baca Juga:Rapat Sosialisilasi PT DPM Ricuh dan Diwarnai Aksi Demo
Selain tertutup, Robinson Simbolon juga mengaku heran melihat peserta rapat sosialisasi tersebut tidak melibatkan banyak warga sekitar lokasi pertambangan atau warga terdampak. Dan semakin aneh, dalam rapat tersebut para penyebar informasi atau wartawan daerah tidak bisa meliput ke dalam ruang rapat. “Ada apa? Kok sosialisasi tertutup? Berarti ada yang ditutup-tutupi? Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Dairi, terutama bagi warga terdampak di lokasi perusahaan pertambangan,” kata Robinson kesal.
Hal senada juga diakui Kepala Dinas Kominfo Dairi Ariyanto Tinambunan saat dikonfirmasi. “Maaf saya memang tidak berada di lokasi. tetapi yang namanya sosialisasi seharusnya terbuka untuk umum,” kata Ariyanto Tinambunan.
Amatan wartawan, di lokasi rapat sosialisasi sempat terjadi kericuhan. Dimana saat itu salah seorang peserta rapat, yaitu pengacara Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) Roy Marsen Simarmata diseret dan dipaksa dikeluarkan dari dalam ruang rapat.
Baca Juga:Rapat Komisi Penilai Amdal PT DPM Dairi Diwarnai Aksi Demo
Saat ditemui di luar ruang rapat, Roy Marsen Simarmata mengaku dirinya diusir karena di dalam ruang rapat ia meminta salinan dokumen analisis dampak lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) PT DPM dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai materi dan bahan rapat sosialisasi.
Namun salinan dokumen itu tidak diberikan oleh pihak-pihak terkait, yakni PT DPM dan Pemerintah Kabupaten Dairi dengan alasan dokumen rahasia negara, sehingga mereka warga terdampak menilai rapat tersebut bukan rapat sosialisasi melainkan rapat abal-abal. “Sebab salinan dokumen tersebut merupakan hak publik, khususnya warga yang tinggal di seputaran perusahan tambang yang terdampak.”
Tak hanya itu, rapat sosialisasi tersebut juga diwarnai aksi demo oleh Rohani Manalu bersama rekan-rekannya dengan membentangkan sejumlah spanduk meminta rapat sosialisasi dihentikan karena tertutup dan diduga poin dalam salinan dokumen Amdal tidak diumumkan ke publik, terutama kepada warga terdampak yang tinggal dipermukiman lokasi pertambangan PT DPM.
Meski begitu, rapat silosialisasi PT DPM tetap berjalan diikuti Fokopimda Dairi, tokoh masyarakat, kepala desa, Camat Silima Punggapungga, LSM, Sulang Silima Marga Sambo, Pardosi, Maha, Cibro, Boang Manalu, Sekda Dairi dengan jajarannya dan rapat sosialisasi dikawal ketat Polri dan TNI.(manru/hm15)
