Pakpak Bharat, MISTAR.ID
Keluhan masyarakat tentang langkanya pupuk subsidi di Kabupaten Pakpak Bharat mendapat tanggapan dari Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pakpak Bharat yang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Pedagang Pupuk Pakpak Bharat di ruang rapat dewan, Senin (11/4/22).
Ketua komisi III Ragat Manik melalui Marido Padang menjelaskan pertemuan tersebut dilaksanakan terkait langkanya pupuk bersubsidi yang berdampak pada masyarakat
petani. “Ini sudah yang ketiga kali kita melaksanaan rapat RDP atas kelangkaan pupuk bersubsidi dengan pihak Distributor dan Asosiasi Pedagang Pupuk Pakpak Bharat,” ujar Marido.
Lebih lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan pendistribusian pupuk bersubsidi harus optimal. “Distributor dan pihak asosiasi pupuk agar memberikan
kontribusi kepada masyarakat luas, tetap memberikan pendistribusian pupuk semaksimal mungkin dan sedaya mampu sesuai dengan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan pihak kelompok tani,” katanya.
Baca juga:Â Sikapi Pupuk Langka, Bupati Taput Utus 6 Pejabat Temui Pihak Kantor Pupuk di Medan
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Elhidayat Beruru dalam pertemuan tersebut mengatakan pihak distributor dan kios pupuk tidak dapat menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dikeluarkan pemerintah. “Jika ada keluhan masyarakat terkait harga jual pupuk subsidi kepada masyarakat pihaknya akan sidak kelapangan,” kata
Elhidayat.
Terpisah, Ketua Asosiasi Pedagang Pupuk Pakpak Bharat, Paima Banurea saat dikonfirmasi mengatakan menurut distributor mereka, Manik Pratama Jaya dan Manik Pratama Karya kelangkaan pupuk dari pusat. “Kami dari Asosiasi Pedagang Pupuk Pakpak Bharat yang mewakili sebanyak duapuluh kios, kalau memang kelangkaan pupuk subsidi tersebut memang benar,” ujarnya.
Paima Banurea lebih lanjut mengatakan pupuk Urea baru didistribusikan kepada petani masih sekitar 300 lebih dari kuota 1.780 ton untuk Kabupaten Pakpak Bharat. “Kami mengusulkan ke pihak Distributor penebusan pupuk tersebut satu pintu melaluidasosiasi, dan asosiasi melaporkan kepada bupati kemudian DPRD serta Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian UMKM pihak Dewan dan Distributor sangat setuju dengan usulan yang kami ajukan,” ujarnya.(sampang/hm09)
