Pemkab Dairi Gandeng Kejaksaan Inventarisasi Asset yang Dikuasai Pihak Lain

Sekretaris BKAD Dairi, James Banurea saat menerangkan status asset Pemkab Dairi diseputaran kantor Bupati.Sidikalang .Rabu (20/1/21).(foto:manru/mistar)

Sidikalang, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi untuk menginventarisir asset-asset negara yang diduga saat ini dikuasai pihak lain.

Kerjasama pengamanan asset itu dilakukan melalui Memorandum of Unsderstanding (MoU) yang ditandatangani Pemkab Dairi dengan Kejari beberapa waktu lalu.

Inventarisasi asset tersebut  antara lain asset bangunan dan tanah di Jalan Gereja Sidikalang juga termasuk asset tanah berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang yang hingga saat ini diduga masih dikuasai pihak lain.

Baca Juga: Realisasi Retribusi Sampah Pemkab Dairi Melebihi Target

Sekretaris Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD), James Banurea, saat dihubungi di seputaran lingkungan kantor Bupati Rabu (20/1/21) menerangkan, inventarisasi asset negara itu merupakan program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana seluruh asset milik pemerintah harus diinventarisir untuk ditentukan statusnya dan legilitas milik pemerintah.

“Untuk inventarisasi asset itu, kita terus dipantau KPK,”  ucap James sembari mengatakan, KPK menargetkan semua pemerintah daerah untuk memprioritaskan penuntasan status asset milik pemerintah.

Sambung James, tahun 2020 Pemkab Dairi telah menargetkan 100 asset untuk pembuatan sertifikat, yaitu asset Dinas Pendidikan yakni sekolah serta Dinas Kesehatan, Pustu dan Puskesmas.

Baca Juga: Pemkab Dairi Usulkan Lahan Konsesi PT Gruti ke Pusat Untuk Dijadikan Lokasi Proyek Food Estate

Ditanya soal asset di Jalan Gereja Sidikalang apakah benar sudah ada pemberitahuan untuk pengosongan bangunan/rumah terhadap warga yang sekarang menempati asset tersebut? James mengatakan, belum mengetahui tetapi sekarang itu lagi proses diinventarisasi.

Demikian jug aketika ditanya soal asset tanah milik pemerintah di Jalan Sisingamangaraja yang saat ini diduga digunakan pihak lain, James tidak bersedia berkomentar.

Namun dia mengakui, masih banyak asset Pemkab Dairi yang belum memiliki sertifikat. “Jadi kita lihat nanti, soalnya proses inventerisasi sedang berjalan,” ujar James mengakhiri.(manru/hm02)