Medan, MISTAR.ID
Memasuki usia ke-74 untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tentunya masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dituntaskan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah, di sisa masa kepimimpinannya 1,5 tahun lagi.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Sumut Hedro Susanto, bahwa masih banyak PR yang belum tertunaikan. Karena masih banyak jalan-jalan provinsi yang mengalami kerusakan, menunggu hadirnya keberpihakan anggaran untuk memperbaikinya dan keseriusan semua pihak. Ditambah juga sedih karena angka pengangguran mengalami kenaikan dikarenakan adanya PHK yang tak terelakkan lagi di tengah-tengah kondisi pandemi.
“Begitupun, kita harus bersyukur bahwa dua tahun pandemi terlewati dengan berbagai macam rasa, baik rasa haru karena ada masyarakat di Sumut yang terpapar covid, bahkan menyebabkan kematian, sehingga keluarga sedih. Duka kita untuk para nakes yang gugur di “medan pertempuran” dalam menangani pasien-pasien covid,” kata Hendro, Jumat (15/4/22).
Baca Juga:Paripurna HUT ke-74 Sumut, Gubernur Optimis Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,16 Persen di Tahun 2023
Meski masih ada PR yang harus dituntaskan, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini mengatakan 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur telah menghadirkan capaian-capaian kinerja, antara lain Reform Birokrasi dengan ditandai penghargaan pada meritokrasi di Provinsi Sumut, bertujuan untuk mengahdirkan ASN Provinsi Sumut yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati, berintegritas dan transformatif.
“Namun tentu kita tidak puas sampai di sini, di tahun keempat kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur diuji dengan bagaimana ikhtiar bersama terhadap, hal pertama, pendidikan. Keduanya harus mampu menghadirkan kemudahan bagi generasi muda Sumut untuk bisa merasakan pendidikan sebagaimana yang diatur dalam UU Sisdiknas. Sebagaimana janji keduanya bahwa harus tersedia 24 USB unit sekolah baru di Sumut dan pembenahan manajemen pendidikan dan budaya bersih,” terangnya.
Fraksi PKS, lanjutnya juga mencatat bahwa belum ada desain beasiswa untuk anak-anak Sumut bisa mendapatkan S1, S2 dan S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kita mendorong agar dalam KUA PPAS tahun anggaran 2023 kiranya bisa direncanakan dan dianggarkan.
Baca Juga:Pembacokan di Beach Road Singapura: Penyerang akan Dituntut Percobaan Pembunuhan
Begitu juga dengan para guru-guru, Fraksi PKS mendorong agar Provsu hadir untuk para Guru Tidak Tetap (GTT). “Berikan kepastian hukum terhadap status P3K dan jangan sampai kita dengar lagi ada gaji GTT terlambat bayar, ini sangat menyedihkan. Jika para Kabid-Kabid di Disdik dianggap lambat dan kurang etos kerjanya, patut dievaluasi oleh Gubernur,” imbuhnya.
Untuk sisi kesehatan, gubernur dan wakil gubernur harus mampu mewujudkan agenda prioritas pembangunan kesehatan di Sumut. Penanganan covid di Sumut cukup baik dan terkoordinasikan dengan baik, vaksinasi mengalami kemajuan untuk mencapai target angka nasional. Kondisi menuju endemi harus disambut dengan baik. “Kami mendorong agar kiranya akses bagi masyarakat terhadap kesehatan dan fasilitas kesehatan, baik tingkat 1 maupun rujukan, dipermudah, jangan dipersulit. Kita mengusulkan agar kiranya ditambahkan kepesertaan PBI JKN KIS di Sumut. Kami juga mendorong kiranya honor/gaji tenaga medis harus sesuai dengan UMP, khususnya perawat-perawat kita di Sumut, karena kita mendapat data dari PPNI Sumut, masih banyak ditemukan honor perawat tidak sesuai dengan UMP dan UMK,” bebernya.
Selain catatan tadi, ada juga kasus narkoba, judi dan tempat hiburan malam di Sumut. “Mari bersama-sama bahu-menbahu dalam upaya War on Drugs. Sebanyak 300 desa bersinar yang merupakan hasil pembahasan antara DPRD dan Provsu harus bisa terealisasi di 2023 agar Sumut keluar dari ranking 1 narkoba. “Kita juga mendorong agar dilakukan razia secara masif terhadap penegakan perda terhadap bangunan hiburan malam yang tak punya izin, dan tempat hiburan malam yang diduga tempat transaksi. Ini semua demi cita-cita bersama, yakni menyelamatkan generasi sumut,” tekannya.
Baca Juga:Pemprov Sumut dan BMKG Komit Tekan Korban Bencana Alam
Sedangkan untuk ketahanan pangan, pihaknya mendorong agar di-HUT ke-74 tahun ini masyarakat Sumut tidak susah mendapatkan sembako. Dan khusus minyak goreng, kiranya operasi pasar dilakukan, jangan sampai ada emak-emak dan pelaku UKM yang sedih dan menangis karena begitu susahnya minyak goreng karena harga mahal.
“Kita meminta agar ketersediaan sembako bisa dijaga kondisinya. Untuk infrastuktur, kita mencatat bahwa masyarakat banyak mengkomplain terkait kerusakan jalan, ini harus bisa dijawab dengan lugas oleh Provinsi Sumut untuk bisa menghadirkan jalan mantap di Sumut, demi masyarakat sumut bisa menikmati jalan yang bagus. Menumbuhkan kodusifitas ekonomi kreatif dan menggairahkan objek wisata yang merupakan bagian untuk pemulihan ekonomi nasional, harus digalakkan lagi,” pungkasnya sembari mengucapkan terima kasih pada gubernur dan wakil gubernur untuk mewujudkan Sumut yang maju, aman dan bermartabat.(anita/hm15)
