Samosir, MISTAR.ID
Informasi terkait besaran gaji Staf Khusus Bupati Samosir menuai pro-kontra sekaligus membuat heboh. Pasalnya, gaji staf khusus yang kini berganti nama menjadi Tim Percepatan Pembangunan Bupati Samosir disebut-sebut setara gaji pimpinan DPRD Samosir.
Karenanya, DPRD Samosir akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Samosir terkait besaran gaji Staf Khusus Bupati Samosir yang berganti kulit menjadi Tim Percepatan Pembangunan Bupati Samosir, sebesar Rp17 juta sebulan.
“Kita akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan TAPD, karena informasi yang kita himpun gaji Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Bupati Samosir senilai Rp17 juta sebulan,” sebut Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon kepada wartawan, Rabu
(5/1/22) di Gedung DPRD Samosir.
Baca juga:Â DPRD Samosir Bersama TAPD Rapat Bahas APBD di Hotel Atsari Parapat
Dia menjelaskan, pada saat pembahasan dengan TAPD tahun lalu, gaji TPP Bupati Samosir setara eselon III A dan berkantor di Kantor Bappeda Samosir. “Tapi informasi yang kita himpun, mereka digaji Rp17 juta sebulan dan masih berkantor di Sekretariat Bupati Samosir,” ungkapnya.
Menurutnya, Staf Khusus Bupati Samosir yang dinilai tidak ada urgensinya itu harus dievaluasi penggajiannya. “Sepertinya tidak sesuai dengan konsep awal ketika pembahasan APBD Perubahan tahun lalu,” ujarnya.
Politisi PKB itu dengan nada marah kepada sejumlah wartawan sambil menunjukkan slip gajinya mengatakan ini gaji dan tunjangan yang kami terima sebagai pimpinan DPRD. Dikatakannya, gaji dan tunjangan yang diterima pimpinan DPRD Samosir saja sekarang ini
sebesar Rp18 juta, maka menjadi agenda awal tahun legislatif mempertanyakan keberadaan Staf Khusus Bupati Samosir.
Ia membandingkan dengan gaji Tim Percepatan Pembangunan Bupati sebesar Rp17 juta rupiah. “Tak benar lagi ini, secepatnya harus dipanggil TAPD agar persoalan ini diluruskan,” ucapnya. Dengan tegas ia mengatakan, kalau masih ada program pembangunan daerah yang lebih penting, dibubarkan saja Staf Khusus Bupati Samosir.
Baca juga:Â DPRD Samosir Gelar Rapat Paripurna Penetapan Hasil Reses II, Bahas PTM hingga Pencairan Honor Nakes
“Masih banyak program pembangunan yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat banyak,” katanya dengan nada serius. Lebih lanjut, ia menegaskan agar masyarakat Samosir semakin kritis menyikapi berbagai polemik yang terjadi sekarang ini di Pemkab Samosir. “Harus kritis, kita di legislatif akan bersama-sama menentang segala ketidakadilan,” tegasnya. (josner/hm09)
