Asahan, MISTAR.ID
Perjuangan ratusan tenaga kesehatan (Nakes) non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut) menuntut pengakuan pekerjaan profesi dan tunjangan kesejahteraan pemerintah kabupaten belum selesai.
Total enam orang (lima orang di antaranya tenaga kesehatan) akan melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta menemui Presiden RI Joko Widodo dan Ketua DPR.
“Benar, siang ini, Jumat kami ada total 6 orang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 perempuan akan berangkat ke Jakarta jalan kaki dari Asahan untuk menemui Presiden dan Ketua DPR RI menyampaikan kondisi dan nasib teman-teman nakes di Asahan. Kami akan berangkat dari depan kantor bupati,” kata Andrian Sulin, koordinator aksi sekaligus aktivis yang sedari awal mendampingi perjuangan para nakes saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (24/11/22).
Baca Juga:Nakes Non ASN Asahan Kecewa, Insentif Gagal Ditampung di APBD
Enam orang tersebut terdiri dari lima tenaga kesehatan non ASN yang berstatus dan bekerja sebagai tenaga kontrak sukarela di seluruh Puskesmas yang ada di Asahan ditambah satu orang aktivis.
Upaya tersebut terpaksa mereka lakukan setelah usulan penganggaran insentif tenaga kesehatan non ASN sebesar Rp300 ribu per bulan untuk 335 orang nakes tidak dapat ditampung dan disahkan dalam rapat paripurna pengesahan APBD Kabupaten Asahan tahun anggaran 2023 yang digelar pada Rabu (23/11) kemarin.
Alasannya, pengusulan anggaran insentif nakes itu tidak memiliki landasan payung hukum yang kuat.
“Makanya kita mau mempertanyakan hal ini langsung ke presiden hingga DPR RI. Sebab Kota Tanjungbalai yang bertetangga dengan Asahan bisa melakukan itu,” kata Andri.
Andri menyebutkan keputusan aksi dengan berjalan kaki dari Kabupaten Asahan ke Jakarta menempuh ratusan kilometer tersebut sudah bulat. Mereka juga sudah mempersiapkan mental dan fisik hingga bekal selama di perjalanan yang rencananya akan ditempuh selama hampir dua minggu.
Baca Juga:Puluhan Nakes TKS di Asahan Aksi Menginap di Teras Kantor DPRD
“Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan perjalanan serta perjuangan kami dilancarkan,” terangnya.
Sebelumnya, puluhan nakes sempat menggelar aksi menginap di kantor DPRD Asahan pada Selasa (22/11) malam untuk mengawal usulan pengesahan insentif bagi tenaga kesehatan non ASN pada rapat paripurna yang digelar Rabu (23/11/22) kemarin.
Namun mereka harus kecewa karena usulan tersebut tak dapat ditampung di dalam APBD tahun anggaran 2023.
Bupati Asahan H Surya yang menemui ratusan nakes ini usai menggelar sidang paripurna menjelaskan alasan anggaran nakes tersebut tak bisa ditampung dalam APBD karena tak memiliki landasan payung hukum untuk penganggaran itu.
“Prinsipnya kami pemerintah daerah berupaya menampung semua aspirasi nakes ini sesuai keinginan. Kalau itu tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangannya saya tidak bisa paksakan. Nanti kalau dibuat itu malah jadi masalah di kemudian hari,” kata Surya.(perdana/hm12)
