18.2 C
New York
Wednesday, May 1, 2024

F-PKS DPRD Batu Bara Beri 3 Catatan pada KUA-PPAS P-APBD Tahun 2022 

Batu Bara, MISTAR.ID

Meski secara umum mendukung Nota KUPA-PPAS tersebut untuk dibahas secara efektif dan efisien pada setiap Komisi yang ada, namun Fraksi PKS DPRD Batu Bara memberi tiga catatan untuk dicermati dan diindahkan Bupati Batu Bara.

Ketiga catatan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Batu Bara Citra Muliadi Bangun pada rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas KUA-PPAS P-APBD Tahun 2022 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Batu Bara Ismar Khomri di ruang paripurna DPRD, Kamis (28/7/22).

Pada rapat paripurna yang dihadiri Sekdakab Sakti Alam Siregar beserta seluruh pimpinan OPD, Fraksi PKS meminta sebelum dilakukannya pembahasan rancangan P-APBD 2022 agar seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara melampirkan laporan realisasi anggaran semester satu tahun 2022 sebagai dasar perubahan APBD tahun 2022.

Baca juga:Gelapkan Sepeda Motor dan Kabur ke Riau, Pria Asal Karo Diringkus Polres Batu Bara

“Ini telah diamanahkan oleh PP No.12 tahun 2019 pasal 161 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”, tandas Citra.

Fraksi PKS juga memberikan apresiasi terhadap rencana pembangunan kantor Bupati Batu Bara yang akan segera dilakukan, di mana pada saat ini sudah dilakukan pematangan lahan.

Namun Fraksi PKS  mengingatkan untuk kebaikan bersama tentang rencana pembangunan tersebut yang akan dilakukan dalam penganggaran tahun jamak harus berpedoman pada PP.No.12 tahun 2019.

“Berdasarkan PP.No.12 tahun 2019 pasal 92 ayat 6 bahwa jangka waktu penganggaran pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kami mohon penjelasan dari saudara Bupati Batu Bara,” ujar Citra.

Baca juga:Satpol PP Batu Bara Jaring 17 Pelajar saat Jam Belajar

Fraksi PKS juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga sebagai salah satu penerima penganugerahan Kabupaten layak anak tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fraksi PKS memandang hal tersebut sangat penting dalam rangka pemenuhan hak anak.

“Terkait dengan hal tersebut, Fraksi PKS meminta kepada seluruh OPD di jajaran Pemerintahan Kabupaten Batu Bara untuk terlibat langsung dalam penganggaran untuk mendukung suksesnya program peningkatan Kabupaten layak anak dalam menuju tingkat Madya, Nindya bahkan Utama,” tutupnya.(ebson/hm06)

 

 

Related Articles

Latest Articles