Tanjungbalai, MISTAR.ID
Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai Surya Dharma mengatakan bahwa permasalahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Mansyur sudah multi komplek. Hal itu dikatakannya pada saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Tanjungbalai dari Komisi C, Rabu (11/11/20).
” Permasalahan di rumah sakit ini sudah multi komplek. Data peserta BPJS sebanyak 45 ribu itu merupakan data lama. Tahun 2019 masalah BPJS belum selesai ,itu artinya menambah persoalan. Setahu kami pelayan di RSUD Tengku Mansyur ini dari tahun ke tahun tetap bobrok,” katanya.
Untuk itu, sambung politisi dari PDI Perjuangan ini bahwasanya seluruh permasalahan yang ada di rumah sakit tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Tak hanya itu, Surya Dharma juga menyoroti adanya praktek dugaan jual beli obat – obatan dan kantong darah dirumah sakit tersebut dengan melibatkan apotik dan Palang Merah Indonesia (PMI) Tanjungbalai.
Baca juga: Dirawat 1 Jam Karena Sesak Nafas, Warga Asahan Meninggal di RSU Tanjungbalai
Sejalan dengan itupula, Eriston Sialoho dari Fraksi PDI- Perjuangan mengungkapkan adanya dugaan konspirasi terselubung soal pendataan kartu peserta BPJS yang diperankan oleh Kepala Lingkungan (Kepling).
” Penerima BPJS apa sudah tepat sasaran. Yang tidak mampu dikeluarkan dari BPJS namun yang mampu ditanggung ke BPJS. Jangan hak yang tidak mampu dizolimi. Data dari kota ini yang tidak akurat. Pemutusan banyak dikeluarkan apa lagi untuk orang susah.
Sebagi mitra kita menyoroti hal itu, disini banyak kepentingan dikernakan punya hubungan dengan Kepling maupun pihak lain,” katanya.
Tedy Erwin dari Komisi C DPRD Tanjungbalai menilai bahwasanya seluruh permasalahan yang ada dirumah sakit tersebut dikernakan ketidak mengertian pemimpin dalam melakukan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik.
” Semua yang terjadi dalam permasalahan ini dikernakan adanya pembiaran. Tidak sulit untuk memperbaiki persoalan ini, jika ada kemauan maupun ketegasan dari pemimpin itu sendiri.
Beruntung APBD Kota ini tidak tiga kali disclamer. Kalau itu terjadi , Kota Tanjungbalai ini sudah hilang dan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Asahan,” pungkasnya.
Plt Dirut RSUD Tengku Mansyur dr Fitra di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut mengatakan bahwasanya ia siap menganulir semua permasalahan di rumah sakit tersebut.
“Dengan adanya semua persoalan ini bukan berarti saya buang badan. Akan tetapi saya tidak tahu dikarenakan saya baru menjabat. Ke depannya saya akan membenahinya dan mudah-mudahan jangan terjadi lagi. Saya malu dikarenakan Tanjungbalai ini milik kita bersama,” katanya.(eko/hm09)
