Deli Serdang, MISTAR.ID
Hari ini, Senin (3/6/20), DPRD Deli Serdang bahas pembentukan panitia khusus (Pansus) pengawasan anggaran Covid-19 atau pengawasan penanganan Covid-19 guna mengawasi alokasi anggaran penanganan yang digunakan secara benar.
Salah satu dasar dibentuknya Pansus Covid-19, terkait kinerja tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Deli Serdang, khususnya Dinas Kesehatan telah menjadi sorotan. Itu sebabnya anggota DPRD Deli Serdang ingin mengetahui sejauh mana alokasi anggaran Alat Pelindung Diri (APD) di masing-masing Puskesmas.
Berdasarkan informasi dilapangan, APD selalu kekurangan hingga berbagai pihak swasta maupun pribadi masyarakat memberikan bantuan ke Puskesmas.
Hal itu ditegaskan sejumlah anggota DPRD Deli Serdang dari Fraksi Gabungan Partai Persatuan Pembangunan Indonesia (F-PPI), Misnan Al Jawi dan anggota DPRD Deli Serdang dari PKB, H Rakhmadsyah.
Baca juga :7 Nama Anggota DPRD Deli Serdang Reaktif Corona Akan Dibeberkan Jika Ngotot Lakukan Reses
Misnan mengatakan, mereka akan melakukan rapat dengan berbagai fraksi-fraksi di DPRD Deli Serdang untuk membentuk Pansus Pengawasan Anggaran Covid-19 atau Pengawasan Penanganan Covid-19 guna mengawasi alokasi anggaran penanganan Corona
“Jadi begini ini (Pansus) usulan dari kawan-kawan, supaya kita DPRD bentuk pansus Covid-19. Kita ingin mengetahui langsung tentang bagaimana penyaluran sumber dana dari APBD ataupun dari Dana Desa ke masyarakat. Apakah betul-betul sampai dengan sasaran yang tepat dilakukan oleh Pemkab Deli Serdang. Karena kita lihat juga banyak yang layak dapat tapi tidak dapat,” kata Misnan.
Menurut Misnan, sudah sewajarnya DPRD untuk mengawasi ataupun monitoring anggaran APBD untuk penanganan Covid-19. Nantinya DPRD Deli Serdang akan turun ke kecamatan menyikapi permalasahan yang ada, termasuk mengenai APD di berbagai Puskesmas.
“Termasuk mengenai APD yang mau kita lihat ke lapangan. Kan dana dari APBD itu tidak hanya untuk bantuan sosial melainkan juga untuk dana pembelian untuk APD. Bahkan, kami sebahagian sudah ke kecamatan. Mereka mengaku dari Puskesmas itu belum ada bantuan APD itu dari Gugus Tugas. Kita hanya mendengarkan banyak relawan-relawan ataupun donatur dari perusahaan swasta membantu APD,” papar Misnan.
Baca juga :Diminta Jaga Amanah, 9 Pejabat Eselon III Deli Serdang Dilantik
Dengan Pansus ini, Misnan berharap dapat memonitoring termasuk mengenai APD, supaya teransparan anggaran. Jangan sampai terjadi kalau bantuan dari pihak swasta, tapi dikatakan alokasi dari Dinas Kesehatan.
“Dengan Pansus inilah kita bisa monitoring langsung. Kita panggil mereka (Dinas Kesehatan) kita RDP kan. Kita turun ke lapangan, sehingga kita bisa tau langsung RAB (Rencana Anggaran Belanja) itu berapa sebetulnya. Karena RAB Covid-19 itukan kita belum dapat. Pansus ini semata-mata bukan untuk anggota DPRD, tapi memang semata mata untuk rakyat Deli Serdang, karena banyak juga masyarakat yang mengeluh ,” ungkapnya.
Senada juga dikatakan Rakhmadsyah. Dirinya mengaku sangat setuju Pansus Covid-19 ini dibentuk dan secepatnya terealisasi.
“Sangat setuju karena untuk meningkatkan pengawasan terhadap anggaran yang dipakai mereka (Pemkab Deliserdang),” ujarnya.
Sebab, tambah Rakhmadsyah, ada beberapa kinerja yang tergabung dalam tim GTPP Covid-19, khususnya Dinas Kesehatan yang tidak valid.
“Soalnya ketika melakukan rapid tes hasilnya reaktif, tapi pada rumah sakit lain hasilnya negatif. Bahkan kemarin hasil swab dikatakan positif, kok tiba-tiba swab sendiri bisa negatif. Ada apa ini kok bisa begitu,” sebut Rakhmadsyah.
Sementara itu Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Deliserdang, Rahmad Nasution mengakui salah satu anggota DPRD Deli Serdang yang sebelumnya swabnya diambil oleh Dinas Kesehatan Deli Serdang dan hasilnya dikatakan positif. Namun ketika dilakukan pengambilan swab secara mandiri di rumah sakit Murni Teguh hasilnya negatif Covid-19.(rinaldi/hm03)
