Batu Bara, MISTAR.ID
Usai penyampaian pandangan umum 10 Fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara terkait pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Plt Bupati Batu Bara Oky Iqbal Frima memberi jawabannya, Selasa (12/7/) petang.
Menjawab sorotan tajam Fraksi Partai Golkar (FPG) yang disampaikan juru bicaranya Rizki Arietta terkait pembangunan kantor bupati. Oky menyebut pembangunan tersebut telah dianggarkan pada tahun anggaran 2020 akan tetapi karena pendemi Covid-19 tidak dapat direalisasikan. Anggarannya dialihkan untuk program kegiatan yang lebih prioritas untuk penanganan pandemi Covid-19.
Kemudian kembali dianggarkan pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan tahun jamak (multiyears) dalam hal ini pekerjaan konstruksi diestimasikan melebihi 12 bulan, telah disepakati dengan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 77 tahun 2020.
Baca juga:Â RAPBD T.A 2022 Kabupaten Batu Bara Defisit Rp114.6 Miliar
Terkait penetapan target Pendapatan Asli Daerah sektor pajak dan retribusi daerah, Oky menjelaskan berdasarkan penetapan terhadap besaran pajak yang dibayar dan jumlah potensi wajib pajak yang aktif dan ditambah dengan potensi pajak yang memungkinkan untuk ditarik pajak daerahnya.
“Penetapan retribusi daerah berdasarkan kemampuan penerimaan retribusi dari masing-masing OPD,” jelas Oky.
Demikian pula terkait rencana penyertaan modal Rp10.000.000.000 yang dianggarakan pada tahun 2023 yang disoroti FPG, dijelaskan akan diperuntukkan bagi BUMD PT Bank Sumut.
“Sedangkan terkait Silpa tahun anggaran 2023 sebesar Rp58.598.459.340 berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan mengenai batas maksimal Silpa APBD sebesar 5% dan akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan APBD,” jelas Oky Iqbal Frima.
Selain menjawab pandangan umum FPG, Wakil Bupati Batu Bara selaku Plt Bupati juga menjawab pandangan umum 9 fraksi lainnya. Menjawab pandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan jurubicaranya Azuar Simanjuntak terkait saran dan masukan terkait peningkatan PAD, Oky memberi respon positif.
Baca juga:Â RAPBD T.A 2022 Kabupaten Batu Bara Defisit Rp114.6 Miliar
“Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan mengoptimalkannya lebih serius, dan berkoordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait,” jawab Oky singkat.
Terkait pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang disampaikan juru bicaranya Muhammad Abduh Afrian Marpaung, Plt Bupati Batu Bara juga memberi jawaban.
“Terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, Pemkab Batu Bara mengasumsikan salah satunya dari realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yaitu sebesar 2,31%. Selain hal tersebut mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir, gejolak perekonomian dunia yang belum stabil akibat perang sehingga berdampak langsung ke perekonomian Indonesia.
“Maka dari itu Pemkab Batu Bara mengasumsikan pertumbuhan ekonomi minimal 2,80 %. Sedangkan proyeksi tingkat kemiskinan pada tahun 2023 didasarkan pada data tingkat kemiskinan tahun 2021 yang telah dirilis BPS Kabupaten Batu Bara sebesar 12,38% naik dibandingkan dengan data tahun 2020 yaitu sebesar 11,88% sehingga Pemerintah Kabupaten Batu Bara masih mengasumsikan sesuai proyeksi tahun 2022,” beber Oky. (ebson/hm09)
