Medan, MISTAR.ID
DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) akan menurunkan tim untuk melakukan investigasi ke Kabupaten Samosir dan Karo, yang ikut menggelar Pilkada Serentak 2020. Investigasi dilakukan terkait dugaan money politic di dua kabupaten tersebut. Bahkan di Samosir diduga politik uang mencapai total hingga Rp100 miliar.
Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tim yang diturunkan juga termasuk dari Jakarta, yang berkoordinasi dengan Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat, untuk melakukan investigasi dugaan money politic secara masif.
“Tim tersebut turun pada dua kabupaten yaitu Samosir dan Karo, karena menurut informasi dari masyarakat adanya dugaan melakukan praktik money politic secara masif dan luar biasa,” kata Djarot di kantor DPD PDIP Sumut Jalan Jamin Ginting, Medan, Kamis (10/12/20).
Baca Juga:Sekretaris PDIP Sumut Bantah Instruksikan Bagi-bagi Uang
Djarot mengaku, dugaan money politic itu menurutnya hampir tidak masuk akal karena di Samosir hanya ada 9 kecamatan. Selain itu, jumlah pemilihnya sekitar 200 ribu orang. “Mengeluarkan uang sampai segitu niatnya apa? Bagaimana kita bisa membangun suatu daerah apabila pengeluaran biaya untuk itu mencapai nilai yang fantastis? Dugaan tersebut saya dapatkan ketika turun ke Samosir (beberapa waktu lalu),” ujarnya.
Ia menyebutkan, dugaan money politic sampai mengeluarkan hingga Rp100 miliar tentunya tersistematis dan diduga melibatkan penyelenggara Pemilu. “Kita tidak ingin ada praktik kotor, akan ditetap kita telusuri,” ucap Djarot.
Selain di Samosir, dugaan politik kotor tersebut juga disinyalir terjadi di Karo. “Kita sudah sampaikan di sana untuk stop money politic. Ada beberapa pihak yang bilang ke saya, enggak bisa menang tanpa money politic. Lantas, saya jawab tidak bisa dan kita harus betul-betul memutus mata rantai politik uang. Hal itu supaya calon kita yang menang tidak punya beban, tidak tersandra dengan pengeluaran yang besar, sehingga benar-benar berkomitmen untuk membangun Kabupaten Karo,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Baca Juga:Djarot Resmi Ketua DPD PDIP Sumut
Dicontohkan Djarot, ada tiga kecamatan misalnya di Karo dengan tingkat partisipasi pemilihnya sekitar 50 sekian persen. Namun, anehnya paslon yang meraih suara sampai sekitar 70 persen partisipasi pemilih. Artinya, jumlah suara yang diperoleh melebihi dari partisipasi pemilih. “Jadi dari data salinan C1-KWK yang masuk ke kami, di kecamatan cuma 50 persen partisipasi pemilihnya. Tetapi, setelah penghitungan suara ternyata perolehan suaranya mencapai 70 persen. Hal ini berarti ada dugaan penggelembungan suara,” ungkapnya. (anita/hm12)
